Puruk Cahu, jurnalborneo.co.id – Pemerintah Kabupaten Murung Raya (Pemkab Mura), melalui Asisten I Setda Mura, Rahmat K. Tambunan menghadiri zoom meeting asistensi pendanaan Pilkada serentak 2024 di aula A kantor Bupati Mura, Selasa (8/10/2024).
Acara tersebut dihadiri Perwakilan Pemkot/pemkab Se-Indonesia melalui zoom virtual, Perwakilan Dinas Kesatuan Bangsa dan politik (Kesbangpol), serta kepala jajaran terkait dan undangan lainnya.
Kegiatan ini diselenggarakan Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, dalam kesempatannya melalui virtual zoom yang di paparkan langsung pihak Ditjen Bina Keuangan Daerah.
Hal ini menjadi atensi semua Pemkab dan Pemkot yang belum menyalurkan dana NPHD pengamanan Pilkada serentak 2024 agar segera menyalurkannya dalam waktu dua sampai tiga hari kedepan.
Asisten I Setda Kab.Mura, Rahmat K. Tambunan berharap melalui kegiatan ini, dapat memperkuat koordinasi sektoral maupun vertikal, dan memastikan bahwa seluruh proses berjalan dengan prinsip akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.
Dijelaskannya, Kabupaten Murung Raya mengklarifikasi, karena data yang ada pada Kementerian Dalam Negeri, Murung Raya belum menyalurkan anggaran keamanan untuk TNI dan Polri.
Padahal Pemkab Mura sudah melaksanakan penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan TNI dan Polri pada 16 Mei 2024 dan semua dana hibah untuk mendukung keamanan penyelenggaraan Pilkada sudah semua disalurkan untuk Polres Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 7 Juni dan untuk TNI SP2D 24 Juni tahun 2024.
“Jadi sudah clear untuk penyaluran dana hibah dari Pemkab Mura,” jelasnya.
Ia juga mengatakan Pilkada serentak yang akan datang merupakan momen penting dalam menentukan arah kepemimpinan daerah yang akan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat dan pembangunan,” tuturnya. (Red/Ist)
