Palangka Raya, jurnalborneo.co.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2023 bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah, LT. II Kantor Gubernur Kalteng, Senin (18/12/2023). Rakor dipimpin langsung Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro mewakili Mendagri Tito Karnavian di ruang Sasana Bakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta Pusat.
Rakor Inflasi ini diikuti Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko beserta Unsur Forkopimda Prov. Kalteng, serta Kepala Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di lingkungan Pemprov. Kalteng.
Dalam arahannya, Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro menyampaikan berdasarkan Rilis Badan Pusat Statistik Tanggal 1 Desember 2023, kondisi inflasi Provinsi dan Kabupaten/ Kota pada Bulan November 2023, 10 Provinsi Tertinggi, Inflasi Gabungan Kota Per-Provinsi (y-o-y) diantaranya Lampung 4,10%, Maluku utara 3,90%, Bangka Belitung 3,87%, Jambi 3,75%, Sumatera selatan 3,52%, DI Yogyakarta 3,48%, Kepulauan Riau 3,44%, Kalimantan Timur 3,30%, Riau 3,26% dan Jawa Timur 3,24%. Sementara itu, 10 Provinsi Terendah diantaranya Aceh 1,44%, Papua 1,82%, Kalimantan Barat 2,01%, Sulawesi barat 2,21%, DKI Jakarta 2,33%, Maluku 2,39%, Kalimantan Utara 2,45%, Kalimantan Tengah 2,58%, NTB 2,66% dan Bali 2,77%.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Badan Pusat Statistik Pudji Ismartini dalam laporannya menyampaikan andil inflasi Desember menurut kelompok pengeluaran, 2019-2023 (m-to-m, %) yakni dalam lima tahun terakhir, selalu terjadi inflasi pada bulan Desember, dilihat menurut kelompok pengeluaran, kelompok makanan, minuman dan tembakau dan kelompok transportasi cenderung memberikan andil inflasi terbesar pada Bulan Desember. Adapun beberapa komoditas yang cenderung mengalami kenaikan harga menjelang natal dan tahun baru adalah angkutan udara, telur ayam ras, daging ayam ras, cabai rawit, dan cabai merah.
Pada tanggal 12 Desember lalu, BPS telah melaksanakan sosialisasi hasil survey biaya hidup Tahun 2022, dimana survey hidup Tahun 2022 ini dilakukan untuk memutakhirkan tahun dasar yang dipergunakan dalam menghitung indeks harga konsumen yang menjadi indikator utama penghitungan inflasi. Sehingga dengan dirilisnya survey biaya hidup Tahun 2022, maka nanti sejak Bulan Januari 2024, penghitungan inflasi akan menggunakan tahun anggaran dasar baru yaitu Tahun 2022.
Usai mengikuti Rakor, Staf Ahli Yuas Elko mengatakan beberapa komoditas yang mengalami kenaikan di Kalteng yaitu harga daging sapi Rp.160.000.
“Terkait harga daging sapi, saya lihat inflasi di Kota Palangka Raya dan Sampit masih normal. Hanya seperti di Kabupaten Murung Raya, Barito Utara dan beberapa kabupaten lainnya ada yang mengalami kenaikan harga daging sapi,” tutur Yuas Elko.
Yuas Elko juga mengungkapkan komoditas yang mengalami kenaikan di pasar saat ini seperti daging ayam ras dan telur ayam ras.
Turut hadir secara virtual dari tempat masing-masing diantaranya Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamananan Pangan, Badan Pangan Nasional Andriko Noto Susanto, Deputi III Bidang Perekonomian, Kantor Staf Presiden Edy Priono, Kepala Divisi Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Perum BULOG Cahyaningtiyas Rispinatri, Direktur Perbenihan Holtikultura, Kementerian Pertanian Inti Pertiwi Nashwari, Sekretaris Ditjen Kementerian Perdagangan Yunus Sirindu, Sesjamdatun Raden Febrytriyanto, Wakasatgas Pangan Polri Helfi Assegaf, Mewakili Panglima TNI, Staf Ahli Tingkat II Ekonomi Keuangan Eko Nursanto serta Gubernur/Bupati/Walikota se Indonesia. (red)
