Muara Teweh, Jurnalborneo.co.id-Dari tahun ke tahun bantuan dari pemerintah daerah melalui dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten, APBD Provinsi maupun dari APBN terus mengalir kepada kelompok tani namun sejauh ini ada kesan kalau bantuan tersebut setelah diberikan dibiarkan bagitu saja tanpa pengawasan.
Mestinya ada database untuk bantuan tersebut agar nantinya tidak tumpang tindih sehingga mudah di ketahui dan di kontrol apakah bantuan tersebut masih ada, masih layak atau dimusnahkan agar tidak dijadikan aset.
Dengan demikian bila ada tim, LSM , awak media dan wakil rakyat yang ingin mengetahui bisa melihat dari data yang sudah disusun oleh dinas terkait .
Legislator DPRD Barito Utara Sunario SH mengatakan, hendaknya hal ini perlu dievaluasi kembali terutama oleh SOPD-SOPD yang merupakan leading sektor pemberi bantuan atau hibah tersebut agar dalam operasionalnya ada pengawasan.
Kalau dibiarkan begitu saja setelah diserahkan maka dikhawatirkan masalah perawatan serta biaya operasionalnya nantinya akan terkendala bila tidak ada managemen yang baik dari kelompok tani tersebut.
Dia mencontohkan, bantuan atau hibah sapi misalnya, selama ini hampir setiap tahun selalu dianggarkan baik dari APBD Kabupaten, Provinsi atau Pusat namun sejauh ini belum ada database berapa jumlah bantuan yang masih ada, mati atau hilang.
Ini tentunya perlu mendapat perhatian serius karena kalau tidak maka meskipun bantuan selalu diberikan namun tidak ada kepastian apakah ternak yang telah diberikan ratusan ekor sapi pertahunnya tersebut bisa memberikan kontribusi atau rancangan bahwa Barito Utara menjadi pengekspor daging atau tidak.
“Dinas terkait harus segera melakukan database agar bantuan atau hibah ini jangan terkesan untuk menghabiskan anggaran saja, “ ucap Sunario.
Demikian pula terhadap bantuan sarana dan prasarana pertanian, disamping harus tepat sasaran juga hendaknya perlu pengawasan lebih baik lagi karena ini menyangkut alat berat maka perlu lebih optimal bagi dinas terkait dalam melakukan kontrol dilapangan .
Hand traktor, traktor mini bahkan alat berat berasal dari dana daerah dan pusat kalau tidak mendapatkan perawatan yang intensif dari ahlinya maka ada kemungkinan hanya berselang tahun saja maka sudah rusak dan menjadi rongsokan.
Untuk mencegah hal tersebut maka sangat penting bagi dinas terkait dalam melakukan pengawasan agar dalam APBD kabupaten tidak selalu menganggarkannya, tambah politisi dari PDIP ini.Tim
Bantuan untuk Petani dari APBD Barut Dinilai Tanpa Pengawasan
