Palangka Raya-jurnalborneo.co.id
Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) menggelar Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Provinsi Kalimantan Tengah, bertempat di Ruang Rapat Lantai II Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa (29/10/2024).
Bimbingan Teknis Penyusunan RPKD Prov. Kalteng mempunyai maksud dan tujuan mempelajari sistematika Penyusunan RPKD, merumuskan data-data terkait yang diperlukan dalam Penyusunan RPKD dan menambah pengetahuan dalam penanggulangan kemiskinan terutama dalam penyusunan RPKD.
Kepala Bappedalitbang Prov. Kalteng Leonard S. Ampung dalam sambutannya saat membuka Bimtek menyampaikan bahwa kegiatan Bimtek ini dilakukan untuk menindaklanjuti amanat Pasal (4) Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Kemiskinan Kabupaten/Kota dan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 188.44/83/2022 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022-2026, bahwa Pemerintah Daerah Provinsi melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) mempunyai tugas dan fungsi salah satunya menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD). Penyusunan ini bersifat lintas sektor.
Ditambahkannya, RPKD ini merupakan dokumen perencanaan penanggulangan kemiskinan dengan periode 5 (lima) tahun yang sekurangnya memuat Kondisi Umum Daerah, Profil Kemiskinan Daerah, Prioritas Program, dan Lokasi Prioritas.
“Dengan tersusunnya RPKD ini nanti, diharapkan bisa menjadi panduan dan memberikan solusi dalam menurunkan angka kemiskinan. RPKD ini nanti juga akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Aksi Tahunan (RAT) dengan periode 1 (satu) tahun,“ ungkap Leonard.
Di akhir sambutannya, Leonard menyampaikan bahwa setelah Bimtek ini, diminta agar TKPK Provinsi Kalimantan Tengah segera menindaklanjuti dan mulai menyusun RPKD Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam penyusunan program prioritas nantinya, agar bisa terpetakan apa saja program yang berdampak langsung pada masyarakat miskin, program yang tidak berdampak langsung namun manfaatnya juga bisa dirasakan masyarakat miskin, maupun program penunjang lainnya.
“Bappedalitbang selaku Sekretaris TKPK Provinsi yang mengkoordinasikan penyusunan memerlukan dukungan dan sinergisitas dari semua instansi, baik dari ketersediaan data, materi, dan dalam penyusunan program prioritas dan lokasi prioritas,” pungkas Leonard.
Hadir dalam Bimtek tersebut yaitu dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Spesialis Perencana dan Penganggaran Daerah Siti Alifah Farhana dan Priambudhi Margono, Tenaga Ahli Pelaksana Program Achmad Krisnaputra, serta Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Bappedalitbang Prov. Kalteng Chandra Fuji Asmara.(red)
