Palangka Raya, jurnalborneo.co.id – Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (kalteng) menggelar Rapat Pembahasan Isu-Isu Strategis Permasalahan Kelembagaan dan Anjab (Analisis Jabatan), Jumat (20/10/2023) bertempat di ruang rapat Biro Organisasi.
Acara tersebut dipimpin oleh Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Biro Organisasi, Betri Susilawati, dan dihadiri oleh perwakilan Bagian Organisasi dari seluruh Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah.
Adapun rapat ini menjadi sebuah forum penting untuk membahas isu-isu strategis yang berkaitan dengan perkembangan dan permasalahan di bidang kelembagaan dan analisis jabatan di Provinsi Kalimantan Tengah.
Tujuan utama dari pertemuan ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana perkembangan yang terjadi dalam dinamika penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah pasca dilaksanakannya penyederhanaan struktur organisasi dan penyataraan jabatan pada seluruh pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah dalam beberapa waktu terakhir.
Dalam kesempatan tersebut, Betri Susilawati menjelaskan bahwa kegiatan ini memegang peran penting dalam rangka persiapan pra rapat koordinasi (rakor) organisasi dan kepegawaian se-Provinsi Kalimantan Tengah mendatang.
“Kegiatan ini sangat penting dalam rangka persiapan pra rakor organisasi dan kepegawaian se-Kalimantan Tengah. Dengan membahas isu-isu strategis, kita dapat memahami permasalahan yang ada, mengevaluasi kinerja organisasi, dan merumuskan solusi yang akan mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat daerah,” ucapnya.
Dijelaskan pula, rapat ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi dan usulan perbaikan dari Biro Organisasi Prov. Kalteng, sekaligus usulan perbaikan yang ditujukan untuk Pemerintah Pusat sebagai upaya membantu teknis penataan kelembagaan dan analisis jabatan di wilayah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah pasca penyederhanaan birokrasi.
“Rapat pembahasan isu-isu strategis ini mencerminkan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam menjalankan tugasnya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas lembaga pemerintahan, serta memastikan bahwa organisasi di semua tingkatan dapat berfungsi dengan baik demi kesejahteraan masyarakat,” tandasnya. (red)
