SAMPIT-jurnalborneo.co.id
Deputi Bidang Advokasi Penggerak dan Informasi (ADPIN) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sukaryo Teguh Santoso berikan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota se-Kalteng, para tokoh dan jajaran akademisi serta media, atas dukungannya terhadap program Bangga Kencana dan PPS di Prov. Kalteng.
Hal ini disampaikan Deputi ADPIN Sukaryo Teguh Santoso saat menyampaikan arahannya pada peringatan Hari Keluarga Nasional ke 31, Hari Anak Nasional ke-40 dan Temu Kerja TPPS se-Kalteng Tahun 2024, bertempat di Aquarius Boutique Hotel Sampit, Kamis (5/9/2024).
Peringatan Hari Keluarga Nasional ke 31, Hari Anak Nasional ke-40 dan Temu Kerja TPPS se-Kalteng dibuka secara resmi oleh Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran. Pada kesempatan tersebut, Gubernur menyampaikan bahwa dalam konteks program kerja Pemprov Kalteng, upaya percepatan penurunan stunting menjadi salah satu program prioritas pembangunan Kalteng.
Lebih lajut disampaikan Sukaryo, secara demografis saat ini Indonesia telah memasuki Replacement Level Fertility dengan TFR 2,18. Artinya saat ini wanita Indonesia melahirkan rata-rata 2,18 anak. Berbeda dengan kondisi tahun 1971, dimana setiap wanita melahirkan rata-rata 5,6 anak.
“Ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia saat ini telah memiliki kesadaran yang cukup tinggi dalam melaksanakan program KB. Dengan bergesernya konsep keluarga besar menjadi keluarga kecil, mengakibatkan tingkat ketergantungan penduduk semakin kecil pula. Menurut perhitungan BPS, bahwa sejak tahun 2012, Indonesia telah dan sedang menikmati Bonus demografi. Bahkan puncaknya sudah terjadi sejak tahun 2020, dan akan berakhir pada tahun 2032,” tuturnya.
Disampaikan, dengan terkendalinya kelahiran dengan baik, maka berdampak pula terhadap penurunan kematian ibu dan kematian bayi. Berdasarkan data dari BPS Tahun 2022, sehingga Angka Harapan Hidup penduduk Indonesia menjadi rata-rata 73,6 Tahun.
Disampaikan juga, di bidang Pembangunan Keluarga, saat ini Indek Pembangunan Keluarga/ Bangga Nasional sebesar 61,43 dimana mengalami kenaikan dari 3 tahun terakhir sejak tahun 2020 sebesar 53,93, 2021/54,01, 2022/56,07. Indek 61,43 tersebut terdiri dari Indeks Kebahagiaan 71,26, Indek Ketentraman 59,44 dan Indek Kemandirian sebesar 53,58. Jika dilihat dari dimensi tersebut, maka keluarga Indonesia pada umumnya memiliki kebahagiaan yang cukup tinggi, meskipun belum sepenuhnya sejahtera dan mandiri.
“Tantangan terbesar di bidang Pembangunan Keluarga adalah masih tingginya prevalensi stunting, sebagai salah satu indikator pembangunan kualitas SDM. Stunting memang harus kita atasi bersama, mengingat dampaknya yang serius di masa depan. Selain aspek kesehatan, kualitas juga akan menurunkan produktifitas,” tegasnya.
“Meskipun secara nasional angka stunting tahun 2023 penurunannya kecil, namun kita tetap bersyukur bahwa upaya penurunan stunting menunjukan tren positif. Kita masih memiliki waktu untuk mencapai target penurunan 14 % di tahun 2024. Oleh karena itu, berbagai terobosan yang sudah dilaksanakan di Kalimantan Tengah agar terus ditingkatkan”, bebernya.
Sukaryo mengungkapkan, pada bulan juni 2024 lalu, BKKBN telah melaksanakan Pengukuran dan intervensi serentak di Posyandu untuk PPS. Potret Nasional, dari sasaran sebesar 22.638.079 Balita, yang diukur sebanyak 16,378.086 atau 72%. Dari jumlah tersebut terdapat 5.805.481 balita atau 35,4% bermasalah Gizi, dan hanya 213.526 balita atau 3,68% yang bermasalah gizi yang diintervensi.
Dijelaskan, potret Kalteng selama gerakan intervensi serentak dari sasaran jumlah Balita 150.737 berdasarkan Data EPPGBM, sebanyak 149.783 yang diukur atau 99,73%. Selanjutnya dari jumlah Balita yang diukur, terdapat 34.277 balita atau 41,96% bermasalah gizi, dan 3.180 balita atau 9,25% yang telah dilakukan intervensi.
“Melihat situasi tersebut, maka fokus dalam waktu yang singkat tahun ini, selain dilakukan intervensi atau pendampingan terhadap calon pengantin, ibu hamil, dan balita. Kami mohon Balita-balita bermasalah gizi sebagaimana data hasil intervensi serentak Posyandu agar dilakukan Intervensi baik spesifik seperti ASI dan PMT maupun sensitive seperti penyediaan air bersih, sanitasi, dan KB”, pungkasnya.
Turut hadir Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Prov. Kalteng Maskur, Bupati Kotawaringin Timur, H. Halikinnor, Para Pimpinan Daerah beserta Forkopimda Provinsi, Kabupaten/ Kota dan sejumlah Kepala Perangkat Daerah Prov. Kalteng. (red)
