SAMPIT, JurnalBorneo.co.id — Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotawaringin Timur (Kotim), Hairis Salamad, mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotim, agar memperhatikan kesejahteraan para nelayan kecil yang merupakan mayoritas dari populasi di sektor kelautan dan perikanan di Kotim.
Alasannya ujarnya, kerja nelayan selama ini telah menyediakan 54 persen produk perikanan dari seluruh protein hewani yang dikonsumsi masyarakat. Sehingga para pelaku di sektor kelautan dan perikanan sudah semestinya mendapat tempat terhormat dalam keseluruhan kebijakan pembangunan daerah.
“Terutama pemerintah harus membantu mereka para nelayan ini untuk pengadaan peralatan tangkap ikan hingga fasilitas lainya, bahkan bahan bakar minyak juga harus jadi perhatian agar tetap tersedia dengan harga terjangkau,” ujarnya.
Masyarakat nelayan tambahnya, memiliki karakteristik hidup yang beda karena pola kehidupannya yang terbentuk dari kehidupan di lautan yang tidak pernah dihadapi oleh masyarakat lain dimana mempunyai resiko yang besar, terutama resiko yang berasal dari faktor alam.
“Untuk itu perlu strategi khusus saat bekerjanya. Selain faktor alam, fasilitas yang dimiliki oleh para nelayan yang sangat minim yang menyebabkan kesulitan untuk memperoleh hasil tangkapan ikan juga menjadi alasan kurang sejahteranya nelayan kecil,” kata Hairis.
Kesulitan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan lanjutnya dipengaruhi oleh sejumlah faktor yaitu keterbatasan kualitas sumber daya manusia, keterbatasan kemampuan modal usaha dan informasi teknologi penangkapan serta kesulitan melakukan diversifikasi usaha penangkapan.
“Selain itu juga sistem hasil pemasaran hasil perikanan yang lebih menguntungkan pedagang perantara. Ditambah lagi adanya pandemi Covid-19 menimbulkan dampak yang cukup besar. Maka perlu campur tangan pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat membantu para nelayan,” tandasnya. (red)
