SAMPIT, JurnalBorneo.co.id — Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotawaringin Timur (Kotim), M Abadi meminta, pemerintah setempat melalui dinas teknis menunjukkan data penyaluran subsidi minyak goring, khususnya di wilayah Kabupaten Kotim.
Hal itu disampaikannya, lantaran banyak keluhan masyarakat terkait mahalnya harga minyak goreng di pasaran yang dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah.
Bahkan hal ini mengundang amarah, sehingga menjadi salah satu poin dalam tuntutan massa aksi demonstrasi kemarin sore di depan gedung DPRD Kotim.
“Memang tidak ada kelangkaan minyak goreng di Kotim, bahkan bisa dikatakan banyak tersedia di sejumlah ritel modern hingga pasar tradisional. Namun ada kenaikan harga oleh pelaku usaha. Bahkan kami tidak tahu berapa subsidi yang diambil, dan Alfamart atau Indomaret mana yang dapat subsidi,” kata Abadi.
Apalagi ujarnya, Kotim merupakan penghasil minyak goreng terbesar di Kalimantan Tengah (Kalteng), namun dengan tingginya harga minyak goreng ia merasa malu untuk mengaku sebagai daerah penghasil terbesar.
“Kita malu mengaku penghasil minyak terbesar, namun minyaknya mahal. Ini harus diawasi dan tolong berikan datanya kepada kami. Bagaimana sistem penyaluran minyak goreng di Kotim dan berapa harganya dari produsen hingga di pasar beserta besaran subsidinya,” tegasnya.
Menurutnya, khususnya di Kota Sampit ini, tidak ada warung atau pedagang yang menjual minyak goreng sesuai dengan HET yakni Rp 14 ribu per liter. Melainkan rata-rata pedagang menjual di atas Rp 17.500 per liternya, bahkan ada yang sampai Rp 23 ribu per liter.
“Tentu ini sangat memberatkan masyarakat kita, harganya jauh sekali di atas HET. Ini harus menjadi perhatian serius dari pemerintah, bagaimana pengawasannya terhadap harga di pasaran serta penyalurannya,” pungkasnya.(red)
