PALANGKA RAYA, JurnalBorneo.co.id – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Prov. Kalteng yang diwakili oleh Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Perikanan Tangkap, Heriyana, menerima kunjungan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palangka Raya Dian Parta Wijaya selaku Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan beserta rombongan diterima di ruang bidang perikanan tangkap Dislutkan Prov. Kalteng pada hari ini, Jumat (4/2/2022).
BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palangka Raya mengadakan silaturahmi dan berkunjung ke Dislutkan Prov. Kalteng dalam rangka perkenalan produk jaminan sosial ketenagakerjaan, bagi pekerja bukan penerima upah bidang kelautan dan perikanan. Produk yang diperkenalkan adalah Jaminan Hari Tua (JHT), yang merupakan manfaat uang tunai sekaligus yang diberikan ketika peserta mencapai usia 56 tahun, cacat total tetap, meninggal dunia, berhenti kerja (PHK, mengundurkan diri dan meninggalkan indonesia untuk selama-lamanya) dan pengambilan sebagian untuk tenaga kerja dengan minimal kepesertaan 10 tahun.
Besarnya manfaat JHT adalah sebesar nilai akumulasi seluruh Iuran yang telah disetor ditambah hasil pengembangannya yang tercatat dalam rekening perorangan peserta dan dibayarkan sekaligus.
Pembayaran manfaat JHT dapat diambil sekaligus apabila peserta telah memasuki masa pensiun, cacat total tetap, meninggal dunia ataupun berhenti bekerja (dengan masa tunggu 1 bulan).
Pembayaran manfaat JHT dapat diberikan sebagian sampai batas tertentu apabila peserta telah memiliki masa kepesertaan paling singkat 10 tahun. Pengambilan manfaat JHT sampai batas tertentu, paling banyak 30% dari jumlah JHT, yang peruntukkannya untuk kepemilikan rumah atau paling banyak 10% untuk keperluan lain sesuai persiapan memasuki masa pensiun.
“Ada juga dalam BPJS Ketenagakerjaan, Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), merupakan perlindungan dari risiko kecelakaan kerja yang dapat dialami oleh pekerja pada saat bekerja dengan manfaat berupa uang tunai dan atau pelayanan kesehatan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja, dimulai saat perjalanan dari rumah menuju tempat kerja sampai kembali ke rumahnya atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja,” kata Dian Parta Wijaya.
Dijelaskan, pihak BPJS Ketenagakerjaan juga memperkenalkan tentang Jaminan Kematian (JKM) meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. JKM diberikan untuk membantu meringankan beban keluarga dalam bentuk biaya pemakaman, santunan kematian, dan santunan berkala serta beasiswa untuk 2 orang anak peserta yang memenuhi masa iuran minimal 3 tahun dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan. Program ini memberikan manfaat kepada keluarga pekerja seperti:
- Santunan Kematian Rp 20.000,000,-
- Santunan berkala Rp 12.000.000.-.
- Biaya Pemakaman Rp 10.000.000,-
- Beasiswa pendidikan 2 anak diberikan kepada setiap peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja dan telah memiliki masa iuran paling singkat 3 tahun sebesar:
- TK sampai SD/sederajat sebesar Rp. 1.500.000 per anak per tahun maksimal 8 tahun.
- SMP/sederajat sebesar Rp. 2.000.000 per anak per tahun, maksimal 3 Tahun.
- SMA/sederajat sebesar Rp. 3.000.000 per anak per tahun, maksimal 3 Tahun.
- Pendidikan Tinggi maksimal S1 atau pelatihan sebesar Rp. 12.000.000 per anak per tahun, maksimal 5 Tahun.
- Pengajuan klaim beasiswa dilakukan setiap tahun.
- Bagi anak dari peserta yang belum memasuki usia sekolah sampai dengan sekolah di tingkat dasar pada saat peserta meninggal dunia pada saat anak memasuki usia sekolah.
- Beasiswa berakhir pada saat anak peserta mencapai usia 23 tahun atau menikah atau bekerja.
“Melalui pertemuan ini diharapkan nantinya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah dapat bekerja sama dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan bagi nelayan dan seluruh pelaku usaha perikanan Kalimantan Tengah,” harap Dian Parta Wijaya.
Pada kesempatan terpisah Kepala Dislutkan Prov. Kalteng H. Darliansjah berpesan.
“Semoga ke depannya kita bisa bekerja sama dalam membangun dan mengembangkan sektor kelautan dan perikanan di Kalimantan Tengah, terutama dalam jaminan sosial ketenagakerjaan, tidak hanya kepada nelayan tetapi juga seluruh pelaku usaha perikanan di Kalimantan Tengah sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan pelaku usaha perikanan di Kalimantan Tengah,” tambahnya. (red)
