SAMPIT, Jurnalborneo.co.id – Komisi IV DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah berharap kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) setempat lebih optimal, khususnya dalam perencanaan program sesuai aspirasi masyarakat.
“Kami menilai Bappelitbangda Kotim minim menyerap suara masyarakat. Kami belum melihat ada inovasi di Bappelitbanda Kotim. Harusnya sudah ada terobosan yang bisa dirasakan masyarakat,” kata Ketua Komisi IV Muhammad Kurniawan Anwar di Sampit, Senin.
Tugas pokok dan fungsi Bappelitbangda telah diatur dalam Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
Pada Pasal 4 disebutkan bahwa Bappelitbangda mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penilaian atas pelaksanaannya.
Langkah konkretnya diantaranya menyelenggarakan fungsi penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD serta pengoptimalisasian kinerja badan tersebut untuk mencapai visi dan misi kabupaten.
Menurut Kurniawan, salah satu tugas pokok Bappelitbangda adalah pada bidang perencanaan. Untuk itu organisasi perangkat daerah ini berperan penting dalam mengakomodasi program-program yang bisa menjawab aspirasi dan harapan masyarakat.
Untuk itu harus ada ada gagasan yang bisa dirasakan hingga ke masyarakat perdesaan. Hal ini penting agar masyarakat di pelosok juga merasakan pemerataan pembangunan daerah
“Bisa saja, Bappelitbangda membuat perencanaan agar setiap desa memiliki unggulan. Ada desa yang penghasil ikan, ayam, telur, sayur, beras dan lain-lain. Sehingga, apabila desa tersebut memiliki produk unggulan, maka Bappelitbangda bisa memberikan arah yang jelas untuk pengembangannya,” ujar Kurniawan.
Legislator yang juga menjabat Sekretaris Fraksi PAN ini menambahkan, selama ini banyak usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) secara berjenjang mulai tingkat desa atau kelurahan, kecamatan hingga kabupaten.
Usulan-usulan itu cukup beragam seperti harapan adanya bantuan bagi petani, hingga pembangunan infrastruktur agar mempermudah mobilisasi hasil pertanian dari perkebunan menuju pasar dan lainnya.
“Namun selama ini hasil musrenbang desa dan kelurahan saja banyak yang tidak terakomodir. Jadi selama ini apa saja yang dilakukan Bappelitbangda? Masa mau seperti ini terus?” timpal Kurniawan.
Kurniawan menambahkan, Komisi IV sebagai representatif dari masyarakat, berencana melaksanakan rapat kerja evaluasi kinerja 2021 dan capaian tahun anggaran 2022. Tujuannya untuk melihat sejauh mana anggaran yang selama ini digunakan Bappelitbangda dapat berdampak positif bagi masyarakat.Tim
