SAMPIT, Jurnalborneo.co.id – Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Muhammad Kurniawan Anwar mengingatkan pemerintah kabupaten menghindari proyek-proyek yang sifatnya ikonik atau mercusuar karena masih banyak kebutuhan lain yang jauh lebih penting dan mendesak bagi masyarakat.
“Kami mengingatkan pemerintah kabupaten untuk mengubah mind set (pola pikir) pembangunan. Jangan lagi pembangunan yang bersifat ikonik tapi minim manfaat,” kata Kurniawan di Sampit, Jumat.
Menurutnya, saat ini keuangan daerah masih sulit dan terbatas imbas pandemi COVID-19 yang masih terjadi. Sangat disayangkan jika kemudian sampai ada proyek pembangunan yang hanya untuk “gagah-gagahan” atau untuk memperoleh nama, padahal banyak program penting lain yang dibutuhkan masyarakat.
Pemerintah kabupaten diminta melihat kondisi riil di lapangan dalam membuat program pembangunan. Banyak aspirasi-aspirasi masyarakat yang harus didahulukan dibanding membuat bangunan yang tujuannya hanya untuk bermegah-megah.
Masih banyak infrastruktur yang mendesak untuk dibangun. Keterbatasan infrastruktur itu tidak hanya terjadi di pelosok desa, tapi juga dengan mudah ditemukan di sejumlah lokasi di kota Sampit.
“Seperti Jalan DI Panjaitan sekitar pasar sejumput, jalan tersebut sudah banyak berlubang dan rusak parah. Ditambah aliran sungai di sebelah Masjid At Taqwa juga banyak mengalami sedimentasi dan tak pernah tersentuh. Ditambah banyak lampu jalan yang rusak dan tidak berfungsi,” ujar Kurniawan.
Menurut Kurniawan, anggaran daerah yang terbatas, harus digunakan secara efektif dan efisien. Anggaran diprioritaskan untuk program mendesak dan serapan anggarannya juga harus dioptimalkan.
Dia yakin Bupati Halikinnor mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dengan memprioritaskan program yang memang benar-benar sedang dibutuhkan masyarakat. Dengan begitu anggaran yang digunakan bisa maksimal dan membawa manfaat besar bagi masyarakat.
Kepala satuan organisasi perangkat daerah juga perlu diingatkan tentang masalah ini. Tujuannya agar sama-sana satu tekad dalam melaksanakan pembangunan yang lebih baik dan sesuai kebutuhan masyarakat, bukan berdasarkan selesai pemerintah.
“Dengan ini kami mengingatkan pemerintah kabupaten, terlebih kepala dinas terkait, harus bekerja optimal. Kalau kerjanya tidak optimal, sebaiknya kepala dinas terkait harus dievaluasi,” demikian Kurniawan.Tim
