SAMPIT, JurnalBorneo.co.id — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotawaringin Timur (Kotim), Rinie Anderson, mengapresiasi dan sepakat atas keputusan Bupati Kotim Halikinnor untuk tetap mempertahankan tenaga kontrak atau honorer saat ini.
Tenaga honorer dinilai sangat membantu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terlebih dalam hal memberikan pelayanan dasar di daerah hingga ke pelosok-pelosok desa yang ada di Kotim, baik dari pelayanan di bidang pendidikan maupun di bidang kesehatan dan lainnya.
“Seperti yang kita ketahui, di dinas-dinas yang ada di Kotim pun masih banyak yang mengandalkan pegawai honorer, bahkan di DPRD sendiri ada juga tenaga honorer. Kalau sampai pegawai honorer dihapuskan, sudah pasti pelayanan yang diberikan kepada masyarakat akan terganggu,” ujar Rinie.
Menurutnya, pihak DPRD bersama pemerintah setempat siap untuk bertandang ke Jakarta guna menjelaskan kondisi di daerah saat ini yang tidak memungkinkan untuk dihapuskannya pegawai honorer. Sehingga dapat menjadi pertimbangan pemerintah pusat dalam menentukan kebijakan selanjutnya.
“Meski gaji mereka tidak sama dengan para PNS, namun para pegawai honorer ini bekerjanya rajin dan maksimal. Sehingga pelayanan di daerah selama ini dapat berjalan dengan lancar, baik itu di tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten banyak yang menggunakan tenaga dari pegawai honorer,” tegasnya.
Ia berharap, kebijakan ini dapat dikaji kembali khususnya untuk beberapa daerah yang belum memungkinkan menjalankan kebijakan tersebut. Kalaupun harus dihapuskan, diharapkan pemerintah pusat juga memberikan solusi bagi daerah-daerah yang akan kesulitan dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Jangan sampai nantinya hal ini menjadi masalah serius di daerah kita, selain akan mengganggu pelayanan kepada masyarakat, hal ini juga bisa menambah angka pengangguran di daerah. Padahal kita tengah berupaya agar terciptanya lapangan kerja yang lebih banyak sehingga mampu menyerap tenaga kerja di daerah,” pungkasnya. (red)
