PALANGKA RAYA, jurnalborneo.co.id – Dewan Pengurus Pusat Forum Pemuda Dayak (DPP Fordayak) mengumumkan menarik diri dari kerjasama kemitraan dengan sebuah perusahaan perkebunan sawit yang beroperasi di wilayah Kabupaten Seruyan.
Alasan dibalik keputusan tersebut ialah tudingan bahwa perusahaan tidak menepati janji kepada masyarakat sekitar dan Fordayak tidak ingin dibenturkan. Berikut rilis lengkap dari Fordayak yang disampaikan, Jumat (28/7/2023).
Adapun tupoksi Fordayak dalam hal kehumasan ialah sebagai penyampai informasi dari PT. CKS kepada stakeholder desa dan mendengarkan keluh kesah dan tuntutan masyarakat melalui Stakholder Desa, agar dapat sinergi serta berharap investasi dapat berjalan dengan baik serta masyarakat mendapatkan hal positif dari investasi yang dimaksud.
Sebelum Fordayak melaksanakan kontrak dengan PT. CKS melalui PT. SRB terlebih dahulu mengetuk pintu stakeholder Adat untuk menjelaskan maksud dan tujuan keberadaan Fordayak di PT. CKS, bahwa sebagai jembatan antara PT. CKS dengan Stakeholder Desa untuk penyelesaian persoalan Tali Asih 200 Ha dan kami mendukung karna memperjuangkan hak Masyarakat Adat kami agar dapat terealisasi sesuai prosedur yang berlaku.
Selama 3 bulan (April – Juni 2023) pemegang kendali pengamanan ialah dari PT. SRB dan Fordayak hanya mendampingi dengan selalu memberikan masukan dan saran agar di lapangan mengedepankan komunikasi yang santun dan humanis dengan Filosofi Huma Betang.
Pada awal bulan Juli 2023 Dewan Pimpinan Pusat Forum Pemuda Dayak (DPP FORDAYAK) mengandeng Stakeholder Adat yaitu DAD (Dewan Adat Dayak) dan BATAMAD (Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak) yang telah disetujui Kedamangan Kec. Seruyan Tengah dan Batu Ampar Kab. Seruyan, untuk membentuk Humas Koalisi Adat PT. CKS dan Pam Koalisi Adat PT. CKS yang mempunyai kendali pengamanan dan kehumasan untuk melakukan sosialisasi dan pendekatan secara persuasif kepada oknum masyarakat yang mengambil buah sawit yang bukan hak atau miliknya sampai akhir bulan Juli 2023.
Keberadaan Fordayak selama 4 bulan dapat menekan sampai 80 % tingkat pencurian di areal PT. CKS, karena Fordayak menggunakan komunikasi yang santun dan humanis dengan Filosofi Huma Betang.
Sebelum Koalisi Adat melanjutkam skema kehumasan dan pengamanakan, harus ada kejelasan kontrak kemitraan tersebut dengan memproritaskan dalam penyelesaian persoalan yang sudah mengakar yang harus diselesaikan sebelum melakukan tindakan yang lebih tegas lagi.
Adapun persoalan tersebut ialah untuk segera merealisasikan program kemitraan Tali Asih seluas 200 Ha sejak September 2022 untuk Desa Derawa, Desa Durian Kait, Desa Teluk Bayur dan Desa Tangga Batu, karena sudah lama berjalan dan masyarakat setempat seperti diberikan angin sorga janji manis. Sekuat apapun pengamanan yang dilakukan kalau akar persoalan tidak diselesaikan, maka pergerakan oknum masyarakat akan sulit dihentikan.
Pada tanggal 11 Juli 2023 Fordayak bersama Damang, DAD dan BATAMAD telah melakukan koordinasi terkait progress realisasi kemitraan Tali Asih 200 Ha dari PT. CKS kepada Camat Seruyan Tengah, Kapolsek Seruyan Tengah dan Danramil 1015-12/Seruyan Tengah dan ditanggapi dengan baik, namun pihak PT. CKS tidak merespon dan seolah-olah melakukan pembiaran dan PT. CKS hanya berfokus mengurangi tingkat pencurian tanpa peduli untuk merealisasikan janji kepada masyarakat berupa Tali Asih 200 Ha.
Atas hal tersebut diatas membuat Fordayak berpikir kembali untuk melanjutkan kemitraan, karena tidak ada keseriusan PT. CKS menyelesaikan persoalan dan seolah-olah mau membenturkan Fordayak dengan Masyarakat Dayak, karena tidak ada respon baik dari PT. CKS terkait realisasi Tali Asih 200 Ha, maka Fordayak menarik diri dalam kemitraan kehumasan dan pengamanan di PT. CKS pertanggal 28 Juli 2023 dan akan melakukan konferensi pers pada tanggal 28 Juli 2023 di Sekretariat Bersama Fordayak.
Ditegaskan, Fordayak tidak bertanggungjawab jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada Kawasan PT. CKS, dan Management PT. CKS dilarang untuk membawa embel-embel Fordayak dalam operasional perusahaan. (MAD)
