MUARA TEWEH, Jurnalborneo.co.id – Jajaran DPRD Kabupaten Barito Utara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama manajemen RSUD Muara Teweh, Senin, 11 Agustus 2025, membahas berbagai keluhan dan masukan terkait peningkatan pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut.
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD, Hj. Henny Rosgiaty Rusli, dan dihadiri Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan, H Gazali, Direktur RSUD Muara Teweh, Tiur Maida, jajaran rumah sakit, serta para anggota DPRD Barito Utara, di ruang rapat DPRD.
Asisten Sekda H Gazali menyampaikan harapannya agar pelayanan RSUD Muara Teweh dapat terus ditingkatkan. “Kami mohon penjelasan dari Direktur RSUD terkait keluhan masyarakat yang disampaikan melalui DPRD,” ujarnya.
Direktur RSUD Muara Teweh, Tiur Maida, menjelaskan bahwa pihaknya siap menerima setiap masukan. “Kami mendapat surat dari DPRD untuk melaksanakan RDP. Kami siap mendengarkan apa saja yang menjadi saran dan masukan demi perbaikan pelayanan RSUD Muara Teweh agar bisa memberikan layanan terbaik bagi masyarakat daerah kita,” katanya.
Dalam rapat, sejumlah anggota DPRD menyampaikan keluhan warga. Patih Herman AB menyoroti ketersediaan obat-obatan bagi peserta BPJS, terutama yang tidak ditanggung BPJS agar pihak rumah sakit memberikan informasi jelas kepada pasien.
Ia juga menyinggung masalah parkir, di mana keluarga pasien yang keluar untuk menebus obat dan masuk kembali masih dikenakan tarif parkir. Selain itu, ia menyoroti ruang bersalin yang tidak memiliki toilet khusus pasien, serta memberikan apresiasi kepada Direktur RSUD yang selalu merespon keluhan masyarakat dengan cepat.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan, H Taufik Nugraha, mengkritisi iklim kerja di RSUD yang menurutnya kurang nyaman, sehingga membuat sejumlah dokter spesialis memilih meninggalkan tugas. “Kalau saya dengar, dokter di RSUD banyak yang kurang, ini harus dicari penyebabnya,” tegasnya.
Sementara itu, H Tajeri menyoroti adanya laporan keliru diagnosis penyakit, serta harapannya agar fasilitas rumah sakit dilengkapi, termasuk pemeriksaan MCU yang menjadi salah satu syarat administrasi bagi tenaga pendidik atau Dosen. Ia juga mengusulkan agar biaya parkir dihapuskan di RSUD Muara Teweh. “Pendapatan lain di luar parkir kita masih ada,” katanya.
Rapat tersebut menjadi wadah bagi DPRD dan RSUD untuk mencari solusi bersama demi peningkatan kualitas layanan kesehatan di Kabupaten Barito Utara.
Dalam rapat tersebut menghasilkan dua kesimpulan yaitu pertama penambahan alat kesehatan, obat-obatan dan bahan habis pakai (BHP) serta operasional RSUD lainnya akan dibicarakan DPRD dengan tim anggaran Pemerintah daerah.
Kesimpulan kedua yaitu DPRD Barito Utaradan Pemkab Barito Utara menjadwalkan kunjungan ke RSUD Muara Teweh dalam waktu dekat. (Red)
