Jakarta, jurnalborneo.co.id — Dalam rangka Antisipasi dan Penanggulangan Karhutla Tahun 2023, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI menggelar Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Tingkat Menteri yang dilaksanakan di Gedung Manggala Wanabakti Kementerian LHK, Jakarta, Jumat (20/1/2023). Rakorsus ini dipimpin oleh Menko Polhukam Mahfud MD dan dihadiri oleh Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng H. Edy Pratowo.
Pada kesempatan itu Wagub Edy Pratowo memaparkan kesiapan dan antisipasi penanggulangan karhutla di wilayah Provinsi Kalteng. “Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus melakukan upaya-upaya pencegahan karhutla secara masif melalui deteksi dini dan sosialisasi kepada masyarakat. Hingga saat ini karhutla dapat ditekan, meski 17 persen dari luas wilayah Kalimantan Tengah merupakan lahan gambut dan rawan terhadap karhutla,” kata Wagub.
Wagub Edy Pratowo melaporkan, sepanjang tahun 2022 telah terjadi 382 kejadian karhutla dengan total 3.061 titik hotspot. “Kejadian karhutla tertinggi terjadi di Kabupaten Barito Utara dengan 530 titik hotspot dan 193 kali kejadian. Lima kabupaten rawan karhutla antara lain: Barito Utara, Katingan, Murung Raya, Seruyan dan Lamandau,” ucap Wagub.
Sedangkan pada awal tahun 2023 ini, sambung Wagub, telah terjadi 34 kejadian karhutla dengan 114 titik hotspot, dengan mayoritas hotspot terjadi di Kabupaten Katingan, Sukamara, dan Kapuas. “Di Kabupaten Kotawaringin Timur setidaknya telah terjadi 10 kejadian karhutla dengan 11 titik hotspot,” ungkapnya.
Lebih lanjut Wagub Edy Pratowo menyebut, kesiapan Pemprov. Kalteng menghadapi karhutla 2023 adalah dengan penyediaan anggaran, menyiapkan personel dan peralatan serta pos komando. “Kami mohon dukungan Pemerintah Pusat dalam operasi pemadaman melalui udara dengan Helikopter Waterbombing dan Helikopter Patroli; operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC); operasional melalui Dana Siap Pakai (DSP); dan tempat penampung air portable (flexible tank) sebanyak 28 unit untuk didistribusikan pada wilayah-wilayah prioritas rawan karhutla,” imbuhnya.
Sementara itu Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan tahun ini Indonesia diamanahkan sebagai Ketua ASEAN dan memperoleh mandat untuk memimpin KTT ASEAN yang direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Mei dan September, dimana pada saat itu diperkirakan akan terjadi puncak musim kemarau tahun 2023. “Untuk itu, saya minta kepada seluruh Kementerian/Lembaga, Panglima TNI dan Kapolri, Kepala Daerah, Pangdam/Danrem, Kapolda dan stakeholder/perusahaan serta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan saling bahu membahu dalam upaya untuk menanggulangi karhutla sesuai dengan amanat Inpres No. 3 Tahun 2020,” beber Mahfud.
Ketika dibincangi usai mengikuti Rakorsus Wagub Edy Pratowo menyatakan sebagaimana prediksi BMKG dimungkinkan tahun 2023 ini akan terjadi kemarau yang dimulai pada bulan Mei. “Kemungkinan tahun ini kita akan mengalami kemarau panjang disertai El Nino yang bisa menyebabkan kekeringan di beberapa daerah sehingga bisa terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Oleh karena itu Rakorsus ini untuk mengkonsolidasikan kesiapan masing-masing daerah khususnya Kalimantan Tengah, di dalam penyiapan sarana prasarana maupun anggaran untuk mengatasi karhutla,” pungkasnya.
Turut hadir mendampingi Wagub Kalteng, Danrem 102/pjg Brigjen TNI Yudianto Putrajaya, Wakapolda Kalteng Brigjen Pol Agung Budijono, Plt. Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kalteng H. Agustan Saining, serta mewakili Kepala BPBPK Prov. Kalteng Alpius. Hadir pula Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Kepala BRGM Hartono, dan Wamen LHK Alue Dohong. (Red)
