MUARA TEWEH, Jurnalborneo.co.id – Pihak dari pemkab Barito Utara mengikuti acara peluncuran Indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) secara virtual melalui aplikasi Zoom bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Acara ini berlangsung di Ruang Rapat Setda Lantai I Pemkab Barito Utara, pada Rabu, 5 Maret 2025.
Peluncuran MCP 2025 ditandai dengan simbolis meniup pluit oleh Pimpinan KPK RI, Deputi Bidang Korsup KPK RI, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, serta Inspektur Jenderal Kemendagri.
Inspektur Jenderal Kemendagri, Sang Made Mahendra Jaya, menyampaikan MCP yang telah dimulai sejak tahun 2018, merupakan hasil sinergi antara KPK, BPKP, dan Kementerian Dalam Negeri dalam upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah.
Tujuan utamanya adalah mempercepat terwujudnya ekosistem pencegahan korupsi yang lebih baik dan berdampak positif.
“Harapannya, MCP yang kini dilaksanakan dapat menghasilkan hasil yang sesuai dengan kenyataan di lapangan. Jangan sampai skor MCP tinggi, namun kondisi di lapangan berbeda,” tegas Irjen Kemendagri.
Pada kesempatan yang sama, Irjen Kemendagri juga mengungkapkan Kabupaten Barito Utara termasuk dalam daftar daerah yang telah menetapkan anggaran pengawasan sesuai dengan Permendagri 15 Tahun 2024, dari 415 kabupaten yang ada.
Sementara itu, Pimpinan KPK RI, Setyo Budiyanto, dalam arahannya menyampaikan pencegahan yang paling efektif adalah penindakan.
Menurut Budi, pencegahan preventif seringkali dianggap remeh, namun penindakan yang bersifat represif adalah bentuk pencegahan yang paling efektif.
Ia juga menuturkan pencegahan korupsi tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga melibatkan berbagai pihak dan aspek lainnya.
Kegiatan ini dihadiri oleh Inspektur Kabupaten Barito Utara, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskomifosandi), Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta kepala perangkat daerah lainnya dan undangan terkait. (red)
