KALTIM, JurnalBorneo.co.id – Jaksa Agung yang diwakili oleh Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM Intel) Dr. Amir Yanto, S.H., M.M., M.H. hadir dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) Tahun 2022 yang digelar di Ballroom Hotel Novotel, Kamis (13/10/2022) sekira pukul 20:00 WITA.
Rakernas tersebut mengusung topik yang berkaitan dengan kesiapan Masyarakat Adat Dayak dalam menghadapi era globalisasi serta percepatan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, dimana keberlangsungannya tidak akan terlepas dari berbagai macam konflik kepentingan sehingga diperlukan langkah strategis untuk meminimalisir hal tersebut.
Dalam pertemuan itu, Jaksa Agung yang diwakili oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Amiek Wulandari. S.H., M.H. menjadi pembicara dengan topik tugas pokok fungsi Kejaksaan Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum di Indonesia pada Jumat 14 Oktober 2022 sekira pukul 08:00 WITA.
Pada pokoknya, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur menyampaikan tugas dan fungsi Kejaksaan dalam penegakan hukum perdata dan tata usaha negara Kejaksaan dalam mendukung pembangunan IKN.
Dalam pelaksanaan pengamanan proyek proyek strategis nasional termasuk diantaranya dasar pembentukan Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis (Direktorat D) pada Bidang Intelijen sesuai Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
Rakernas I MADN Tahun 2022 dihadiri oleh Presiden MADN Dr. Drs. Martina Billa, M.M., Gubernur Kalimantan Timur Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si., Menteri Dalam Negeri Prof. Drs. H.M. Tito Karnavian M.A., Ph.D., Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) yang diwakili Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Pipit Rismanto, S.I.K, M.H.
Kemudian Kepala Otorita Ibu Kota Negara Dr. Ir. Bambang Susantono, MSCE., Ph.D., Ketua Majelis Kehormatan MADN Anggota Komite II DPD RI Dr. A. Teras Narang S.H., dan Ketua Dewan Pakar MADN dan Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dr. Alue Dohong, Ph.D. (Puspenkum Kejagung/red).
