JAKARTA, JurnalBorneo.co.id – Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM-Intelijen) Amir Yanto menjelaskan arah kebijakan dan strategi Kejaksaan dalam Rencana Strategis Kejaksaan Tahun 2020-2024 adalah mendukung sepenuhnya sasaran pembangunan jangka menengah dalam RPJMN 2020-2024 dan turut serta melaksanakan 7 agenda pembangunan yang didalamnya terdapat program prioritas, kegiatan prioritas, dan proyek prioritas khususnya dalam hal memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan (polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik.
“Program, kegiatan dan proyek prioritas Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen terdiri dari 2 (dua) program yaitu penegakan hukum dan pelayanan hukum. Sasaran program ini merupakan turunan dari sasaran strategis Kejaksaan yaitu meningkatnya peran Kejaksaan RI dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi dan meningkatnya optimalisasi kinerja aparatur Kejaksaan RI dalam penanganan perkara tindak pidana,” ujar JAM Intelijen.
Hal tersebut disampaikan JAM Intelijen saat memberikan sambutan pada Acara Focus Group Discussion (FGD) Bidang Intelijen Tahun 2022 dengan tema “Sinergi Intelijen dengan Pemangku Kepentingan dalam Hal Penegakan Hukum Melalui Penelusuran Aset, Program Jaga Desa dan PPS Berkualitas PSN Tuntas”, Rabu (30/11/2022).
Menurut JAM Intelijen tema FGD Bidang Intelijen Tahun 2022 ini sangat relevan dengan sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing tinggi. Melalui sinergi antara Kejaksaan dengan kementerian/lembaga harapannya sasaran pembangunan dapat tercapai secara optimal.
Dalam kesempatan itu, JAM Intelijen juga menyampaikan terima kasih atas kepercayaan bapak/ibu dari kementerian/lembaga serta publik terhadap institusi Kejaksaan yang telah menempatkan Kejaksaan sebagai lembaga dengan kepercayaan publik tertinggi yaitu sebesar 77,4 persen sesuai hasil survei Indikator Politik Indonesia per November 2022, yang artinya Kejaksaan memegang kepercayaan publik tertinggi dari aparat penegak hukum lainnya dalam penegakan hukum dan pelayanan hukum.
“Kepercayaan yang begitu besar terhadap Kejaksaan tidak membuat kami terlena, justru hal itu menjadi tantangan tersendiri bagi kami untuk mampu meningkatkan pelayanan publik dan mengamankan kebijakan-kebijakan pemerintah,” ujar JAM Intelijen.
Selanjutnya, JAM Intelijen menjelaskan beberapa program kerja Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan mengamankan kebijakan pemerintah antara lain :
1. Program Pemberantasan Mafia Tanah.
Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen melalui Tim Satgas Pemberantasan Mafia Tanah telah melakukan operasi intelijen sebagai bentuk optimalisasi peran Kejaksaan dalam memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat maupun Negara yang mengalami permasalahan pertanahan, dimana sejak dibentuk Satgas Pemberantasan Mafia Tanah dari bulan Januari s.d November, telah diterima 634 laporan pengaduan (lapdu), dan yang sudah diselesaikan sebanyak 237 laporan pengaduan (lapdu). Penyelesaian mafia tanah melalui 2 kegiatan yaitu upaya preventif melalui mediasi dan upaya represif melalui penegakan hukum.
2. Pengamanan Investasi
Dalam bidang pencegahan Intelijen Kejaksaan melalui Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan Investasi telah melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya:
· Memfasilitasi 6 perusahaan yang mengalami hambatan investasi dengan total nilai investasi sebesar Rp26,309 triliun lebih.
· Memfasilitasi 1 permasalahan PT Putra Harapan Utama Sakti di Kota Batam yang pada pokoknya belum terselesaikannya terkait penerbitan Dokumen Alokasi Lahan PT PHUS di Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BP) Batam senilai Rp5,241 miliar.
· Menyelesaikan permasalahan investasi terkait sengketa batas seluas 2×38 m2 antara PT Sultan Raja Baginda dengan PT Titisan Pusaka Sakti yang objeknya terletak di Pantai Double Six, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan total nilai investasi senilai Rp500 miliar.
3. Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS)
Dalam rangka pengamanan proyek strategis nasional maupun proyek strategis daerah, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen telah melaksanakan pengamanan terhadap 98 PSN dengan anggaran yang dilakukan PPS sebesar Rp.244.019.371.357.058,00 dan PPSD di Kejaksaan Tinggi sebanyak 922 dengan anggaran yang dilakukan PPS sebesar Rp.51.408.739.661.444,00
4. Program Jaksa Jaga Desa
Peran Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen terkait pengawasan dan penggunaan dana desa adalah dengan melakukan upaya preventif berupa pencegahan terjadinya penyimpangan penggunaan dana desa, melalui pembentukan posko jaga desa diharapkan masyarakat dapat merasakan kehadiran kejaksaan secara langsung di tengah-tengah masyarakat, sehingga segala permasalahan di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan dan keamanan (ipoleksosbudhankam) dapat terselesaikan secara efektif.
JAM Intelijen menyampaikan bahwa selain program-program tersebut masih terdapat program lainnya seperti Jaksa Masuk Sekolah, pengawasan aliran kepercayaan dan lain-lain. Program-program Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen dilaksanakan sebagai bentuk optimalisasi tugas, fungsi dan kewenangannya di bidang penegakan hukum.
JAM Intelijen mengatakan perlu dipahami, fungsi intelijen penegakan hukum dilaksanakan oleh Kejaksaan secara sistematis dengan dukungan personel intelijen Kejaksaan berupa pengetahuan dan organisasi termasuk infrastruktur, sarana dan prasarana serta sistem elektronik dan teknologi informasi. Penyelenggaraan fungsi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan intelijen Kejaksaan dilaksanakan dalam rangka penegakan hukum salah satunya adalah bertujuan untuk menciptakan kondisi yang mendukung pengamanan pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional.
“Melalui sinergitas fungsi intelijen Kejaksaan dengan kementerian/lembaga diharapkan mampu meminimalisir terjadinya penyimpangan dan hambatan yang dapat mengganggu pembangunan nasional. Oleh karena itu, kedepan saya berharap Kejaksaan khususnya jajaran Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen dapat lebih bersinergi dengan kementerian/lembaga dalam rangka mengawal dan mengamankan kebijakan-kebijakan pemerintah,” ujar JAM-Intelijen.
JAM-Intelijen berharap segala kegiatan serta program kerja bidang intelijen, sangat bergantung pada keberhasilan seluruh jajaran dalam pencapaian kinerja. JAM-Intelijen juga berharap seluruh peserta dapat mengikuti FGD ini secara tekun dan antusias serta memanfaatkan forum ini dengan sebaik-baiknya untuk menyerap sebanyak mungkin informasi yang dibutuhkan dalam mengimplementasikan optimalisasi fungsi intelijen penegakan hukum.
Acara Focus Group Discussion (FGD) Bidang Intelijen Tahun 2022 dihadiri oleh Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen, Para Pejabat Eselon II, III dan IV pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, dan Para Asisten Intelijen. (Puspenkum Kejagung/red)
