Palangka Raya-jurnalborneo.co.id
Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kalimantan Tengah (TPHP), Hj. Sunarti, menghadiri rapat Gerakan Nasional Pangan Merah Putih Menuju Swasembada Pangan Berkelanjutan, di Kantor Polisi Daerah (Polda) Kalimantan Tengah, Rabu (6/11/2024).
Rapat ini dilaksanakan secara hybrid (daring dan luring), berfokus pada tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.
Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, dalam sambutannya mengungkapkan langkah-langkah yang telah ditempuh pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan.
“Saat ini Indonesia telah melaksanakan program ekstensifikasi dan intensifikasi dengan pendistribusian 60.000 pompa air demi keberlanjutan pangan kita. Selain itu, Presiden telah meningkatkan jumlah pupuk sebanyak 100%, serta menghapus hutang petani dan nelayan yang macet selama 10 tahun,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa bantuan pupuk ini tidak boleh dipolitisasi, dan masyarakat hanya perlu menunjukkan KTP untuk membelinya.
“Mimpi besar Presiden adalah kita mencapai swasembada pangan, karena dunia kini menghadapi kelaparan, dan Indonesia menghadapi tantangan iklim ekstrem, baik El Nino maupun La Nina,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, H. Yandri Susanto, menyatakan apresiasinya atas kolaborasi lintas kementerian.
“Kami bersyukur, obrolan kami sebelum pelantikan di Istana Negara akhirnya terealisasi. Terima kasih kepada Pak Menko yang telah menjembatani kerja sama antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Desa. Dua kementerian ini ibarat dua sisi mata uang yang tak terpisahkan,” tuturnya.
Menurut Yandri, kerja sama ini sangat penting, terutama karena banyaknya jumlah masyarakat Indonesia yang tinggal di desa.
“Jika kita membangun desa, maka negara juga akan terbangun. Kami ingin desa-desa yang memiliki potensi besar tidak hanya menjadi penonton dalam program ketahanan pangan dan pangan bergizi,” sambungnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, H. Zulkifli Hasan, menekankan pentingnya kerja sama lintas lembaga dan kementerian untuk mencapai swasembada pangan.
“Sebagaimana arahan Presiden, dengan kerja sama yang baik, kita bisa mencapai swasembada pangan pada 2028. TNI, Polri, Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Bulog, hingga kepala desa, bupati dan Gubernur, adalah satu tim yang harus bekerja bersama untuk ketahanan pangan dan Indonesia Maju,” jelasnya.
Polda Kalteng turut bersinergi dalam mendukung program ketahanan pangan nasional dengan membuka perekrutan Bintara Kompetensi Khusus (Bakomsus), program rekrutmen di Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang bertujuan untuk merekrut personel dengan keterampilan khusus atau kompetensi teknis dalam bidang-bidang yang dapat mendukung program swasembada pangan, seperti Bakomsus pertanian, peternakan, perikanan, gizi, dan kesehatan masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Hj. Sunarti, menyambut positif arahan para menteri dan menyatakan kesiapannya untuk bersinergi dengan Polda Kalimantan Tengah guna mendukung swasembada ketahanan pangan di wilayahnya.
“Langkah ini menjadi bagian dari upaya strategis Dinas TPHP Prov. Kalteng dalam memperkuat sektor pangan dan menciptakan ketahanan pangan yang berkelanjutan di tingkat daerah,” pungkasnya.(red).
