JAKARTA, jurnalborneo.co.id — Dalam rangkaian kegiatan Musrenbangnas 2023, Bappenas penyelenggarakan Desk Sustainable Development Goals (SDGs) Musrenbangnas 2023 untuk Provinsi Kalimantan Tengah pada Desk VI – Klinik SDGs Musrenbangnas 2023 di Ruang SS1 Bappenas, Jl. Taman Suropati No.2, Menteng, Jakarta Pusat, dan diselenggarakan secara hybrid (daring dan luring), Jumat (12/5/2023).
Desk VI – Klinik SDGs ini dilaksanakan untuk konsultasi Provinsi Sulawesi Selatan dan Sumatera Selatan pada sesi pagi dan Provinsi Kalimantan Tengah, Aceh dan Maluku pada sesi sore, dimana Provinsi Kalimantan Tengah masuk dalam kategori K2 (provinsi dengan RAD SDGs yang perlu periode kedua). Kegiatan ini dibuka langsung oleh Manager Pilar Pembangunan Ekonomi Bappenas Setyo Budiantoro.
Desk VI – Klinik SDGs ini bertujuan untuk mediskusikan pencapaian pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs, baik yang telah tercapai, akan tercapai serta perlu perhatian khusus, mengidentifikasi dan menganalisa permasalahan yang akan dihadapi dalam proses pelaksanaan RAD SDGs serta arah kebijakan dan upaya akselerasi pencapaian SDGs 2030, fasilitasi penyusunan RAD SDGs baik Provinsi yang akan memperbaharui RAD dan belum mempunyai RAD, serta memfasilitasi penyusunan laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs).
Kepala Bappedalitbang Prov. Kalteng Kaspinor dalam paparannya mengatakan bahwa TPB/SDGs merupakan komitmen internasional untuk meningkatkan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.
“TPB/SDGs menjadi salah satu acuan dalam pembangunan nasional dan daerah, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan,” ungkap Kaspinor
Kaspinor menambahkan ada enam prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah, diantaranya meningkatkan pembangunan infrastruktur mendukung penanganan pembangunan ekonomi untuk Kalteng bermartabat; mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata, pengembangan ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok; pengembangan rumah ibadah, institusi pendidikan keagamaan dan komunitas adat, memperluas pengiriman tokoh-tokoh lintas agama; dan meningkatkan insentif khusus bagi guru-guru sekolah keagamaan untuk Kalteng Religius; mempercepat pengembangan Kawasan Industri, Ekonomi dan Food Estate, mempercepat pemulihan ekonomi, peningkatan koperasi dan UMKM, peningkatan pendidikan dan peningkatan kesehatan masyarakat untuk Kalteng Kuat; mengoptimalkan penerapan e-government, peningkatan SDM aparatur birokrasi, keterbukaan kompetensi kalangan profesional dan peningkatan insentif aparatur untuk Kalteng Amanah; memperkuat falsafah Huma Betang, menerbitkan peraturan dan hukum adat dan memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni.
Pada kesempatan yang sama Kepala Bappedalitbang Prov. Kalteng mengatakan bahwa capaian indikator SDGs Prov. Kalteng tahun 2021 menunjukkan telah menuju pencapaian TPB dan berjalan dengan baik. Berdasarkan 274 indikator yang ada, terdapat 19 indikator (6,93 persen) telah tercapai target nasional, 77 indikator (28,10 persen) membaik, dan 19 indikator (6,93 persen) perlu perhatian khusus, sedangkan 159 indikator (58,03 persen) belum tersedia datanya. Terdapat indikator yang memerlukan perhatian khusus dan belum tersedia data, telah dirumuskan langkah tindak lanjut dan upaya tambahan yang diperlukan.
“Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah telah membangun koordinasi pelaksanaan SDGs dan berkontribusi aktif memastikan pangarusutamaan SDGs ke dalam dokumen perencanaan RPJMD dan masih dalam upaya penyusunan RAD TPB/SDGs yang akan dilaksanakan pada tahun 2023,” ungkap Kaspinor.
Kepala Bappedalitbang dalam paparannya juga mengatakan bahwa dukungan pembiayaan Pemerintah Pusat melalui deklarasi ekonomi (dekon) sangat membantu dalam upaya pelaksanaan program kegiatan penyelarasan SDGs visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021-2026.
“Memasuki tahun akhir pemerintahan sangat menyadari banyak tugas dan rencana kerja yang harus dilakukan secara bersama, kolaboratif dengan seluruh pemangku TPB yang masih sangat perlu lebih didepankan dalam pelibatan seluruh pihak dan didukung oleh gerakan menyeluruh masyarakat Kalimantan Tengah. Melakukan upaya inovasi beberapa sektor inovasi pembiayaan dan mobilisasi sumber pembiayaan baru non Pemerintah dalam pencapaian bersama TPB/SDGs dari sektor-sektor swasta dan bantuan luar negeri,” ungkap Kaspinor.
Tampak hadir mendampingi Kepala Bappedalitbang Prov. Kalteng, Kepala Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan Chandra Fuji Asmara dan Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan dan Evaluasi Daerah Luqman Alhakim, beserta JFT. (red)
