KUALA KAPUAS, Jurnalborneo.co.id – Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Yunaningsih mendorong para para pelaku konstruksi di wilayahnya untuk dapat memiliki sertifikat kompetensi kerja (SKK) dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang konstruksi.
“Kewajiban memiliki sertifikat kompetensi kerja yang dikeluarkan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), langkah positif dan penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang konstruksi,” kata Yunaningsih di Kuala Kapuas, Selasa.
Menurut dirinya, sektor konstruksi memegang peranan penting dalam pembangunan daerah, sehingga diperlukan tenaga kerja yang profesional, terampil, dan memiliki kompetensi yang diakui secara nasional. Apalagi sertifikasi ini tidak hanya menjadi alat pengakuan atas kemampuan kerja seseorang, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan hukum bagi tenaga kerja maupun pengguna jasa.
Legislator dari Partai Gerindra ini juga menekankan bahwa dengan adanya pembinaan dan kewajiban sertifikasi ini, diharapkan para pelaku konstruksi dapat lebih memahami standar mutu pekerjaan, keselamatan kerja, serta etika profesi dalam pelaksanaan proyek.
“Hal ini, tentu akan berdampak pada peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kapuas yang lebih aman, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ujar Yunaningsih.
Wakil rakyat yang terpilih dari Daerah pemilihan (Dapil) Kapuas I Kecamatan Selatan ini, berharap Dinas PUPRPKPP Kapuas terus mendorong pelaksanaan pelatihan dan uji kompetensi secara rutin dan terjadwal, serta memberikan pendampingan kepada para pekerja yang belum memiliki sertifikat. (red)
