Jakarta-jurnalborneo.co.id
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menerima penghargaan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Proaktif dengan capaian Produk Dalam Negeri Tertinggi kategori Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah Tahun 2024 dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Penghargaan ini disampaikan kepada Kepala Biro PBJ Setda Prov. Kalteng Suharno saat mewakili Plt. Sekretaris Daerah Prov. Kalteng menghadiri Rapat Koordinasi SDM dan Kelembagaan PBJ Tahun 2024 yang bertajuk ”Transformasi Tata Kelola SDM dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka mewujudkan Regulasi dan Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa yang Berintegritas dan Adaptif Menuju Indonesia Emas 2045” di Grand Ballroom Hotel Pullman Central Park, Jakarta Barat, Kamis (10/10/2024) Rakor dibuka oleh Plh. Kepala LKPP Iwan Herniwan.
Sebagai informasi, berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Pasal 75 ayat (1) bahwa Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah membentuk UKPBJ yang memiliki tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/ jasa pada Kementerian Lembaga/ Pemerintah Daerah (K/L/Pemda) serta dalam Pasal 74A mengamanatkan bahwa K/L/Pemda wajib memiliki Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Pengelola PBJ) sebagai Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan. Selanjutnya sebagai upaya untuk percepatan dan peningkatan pemenuhan SDM PBJ, khususnya Pengelola PBJ dan PPK yang berkompetensi serta peningkatan kapabilitas UKPBJ mencapai kematangan Proaktif (Level 3), maka LKPP c.q Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia melaksanakan Rapat Koordinasi SDM dan Kelembagaan PBJ Tahun 2024.
Karo PBJ Setda Prov. Kalteng Suharno usai menghadiri rakor mengatakan rakor ini berfokus pada transformasi tata kelola sumber daya manusia dalam Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dan UKPBJ untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif guna mencapai visi Indonesia Emas 2045.
“Tujuan utama antara lain mempromosikan transformasi tata kelola sumber daya manusia terkait rancangan kebijakan, sistem, dan ekosistem pengadaan, meningkatkan kompetensi dan integritas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengadaan, serta menyediakan platform untuk berbagi regulasi dan kebijakan terbaru”, tutur Suharno.
Suharno mengungkapkan melalui rakor ini diharapkan dapat mendorong sinergi antar semua komponen bangsa yang terlibat dalam pengadaan pemerintah, sehingga mendukung optimalisasi proses pengadaan nasional.
Diungkapkan Suharno bahwa rakor dihadiri oleh sekitar 560 peserta yang hadir langsung dan peserta online, serta berbagai penghargaan yang diberikan untuk menghargai keunggulan dalam manajemen pengadaan.
Rakor dihadiri Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi serta Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Indonesia. Hadir sejumlah narasumber yakni Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP, Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP, Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP dan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP.(red).
