Muara Teweh, Jurnalborneo.co.id – Wakil Ketua II DPRD Barito Utara, Sastra Jaya mengharapkan Pemerintah Kabupaten setempat dapat menyelesaikan tata batas antara desa di daerah ini.
“Kita berharap, hal itu menjadi prioritas bagi pemerintah daerah untuk menyelesaikannya pada tahun depan,” katanya, di Muara Teweh, Sabtu 29 Januari 2022.
Ia mengatakan, jauh-jauh hari dewan sudah mengisyaratkan akan mendukung penganggaran sepenuhnya dan berapapun besarnya sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah daerah untuk terus tidak menyelesaikan hal ini.
Karena menurutnya, tata batas sangat berpengaruh besar bagi perkembangan pembangunan daerah, saat ini banyak pembangunan tertunda yang disebabkan masyarakat terutama yang berada di perbatasan desa agak ragu tempat lokasi domisilinya.
“Demikian pula dengan para investor merasa terganggu oleh saling klaimnya aparat desa terhadap batas desa, sehingga sering terjadi tumpang tindih kepemilikan lahan saat ganti rugi lahan serta penyaluran CSR perusahaan,” ucap politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.
Dikatakannya, banyaknya batas desa bermasalah tersebut seharusnya difokuskan penyelesaiannya, sebab menyangkut hajat orang banyak dan kepentingan warga kita terutama yang berada di perbatasan.
Dari informasi yang masuk ke dewan kata dia, bahwa banyak desa di Bumi Iya Mulik Bengkang Turan tidak ada kejelasan batas wilayahnya, dan ini tentu saja akan mengganggu kenyaman semua pihak dalam membangun di desanya masing- masing.
Demikian pula para investor akan berpikir panjang untuk menanamkan investasinya di daerah kita, karena legalitas dan dalam usaha menjadi satu syarat mutlak dalam menanamkan modalnya.
Pemerintah daerah melalui dinas/badan terkait hendaknya terus mengingatkan kepada pihak kecamatan dan desa agar melengkapi dan menindaklanjuti langkah-langkah yang perlu diambil seperti langkah awal pemetaan kasar batas desa.
“Rata-rata kepala desa belum tahu batas desanya dan untuk itu campur tangan pihak kecamatan sangat penting dalam penentuan tersebut, karena setiap kecamatan sudah mempunyai atau diberikan GPS oleh pemerintah daerah,” tuturnya
Diakuinya, anggaran untuk tata batas memang kecil oleh karena belum bisa menyelesaikan masalah ini, namun begitu menurutnya hal tersebut merupakan prioritas pemerintah daerah kedepan dan ini sangat berhubungan dengan personel serta sumber daya manusia kita.
Lebih lanjut dia menambahkan, yang paling penting terkait kesepakatan antara aparat desa satu dengan lainnya agar mempermudah putusan tata batas antar desa tersebut.Tim
