Jakarta, jurnalborneo.co.id — Program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Pemerintah kini semakin menunjukkan dampak ganda: tidak hanya memperbaiki status gizi anak dan keluarga di seluruh Indonesia, namun juga memberikan dorongan nyata terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan pemberdayaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Dengan sinergi antarlembaga negara, program ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Sebagai program prioritas nasional, MBG menghadirkan model pembangunan yang menggabungkan intervensi sosial dan ekonomi. Dari data terkini, MBG telah memperluas cakupannya dengan berdampak langsung kepada rantai pasok bahan pangan lokal dan skema kemitraan dengan UMKM di berbagai daerah.
Kapasitas program yang berskala besar, dengan alokasi anggaran ratusan triliun rupiah, memperkuat tekad Pemerintah dalam menjadikan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi rakyat.
Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menegaskan pentingnya peran pelaku UMKM dalam ekosistem MBG.
“Sebab, UMKM di seluruh Indonesia banyak yang terlibat sebagai pemasok kebutuhan ribuan dapur umum MBG,” ujar Maman.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa langkah ini merupakan strategi pemerintah untuk memperkuat kapabilitas usaha mikro agar dapat naik kelas dan menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kami senantiasa mengajak seluruh instansi terkait untuk berkolaborasi menumbuhkan perekonomian rakyat dan mencari solusi terbaik bagi kebutuhan UMKM Indonesia,” tambah Maman.
Sementara itu, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), melihat MBG sebagai instrumen yang memperluas manfaat sosial ke ekonomi produktif warga.
“Program ini dirancang untuk memastikan kecukupan gizi bagi masyarakat, khususnya anak-anak. Namun, dampaknya tidak berhenti di sana. Program ini juga berperan penting dalam meningkatkan ketahanan pangan, menciptakan lapangan pekerjaan, serta memberi ruang bagi UMKM lokal untuk berkembang,” kata Ipul.
Ia menegaskan bahwa sekitar 80 persen anggaran program dialokasikan untuk pembelian bahan baku dari UMKM lokal, sehingga manfaat ekonomi langsung dirasakan di tingkat desa dan kelurahan.
Di sisi pengaturan dan pengawasan kualitas, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyatakan bahwa lembaganya terus memperkuat mekanisme operasional MBG.
“Badan Gizi Nasional fokus melaksanakan tugas yang diemban,” ujar Dadan.
Ia menambahkan bahwa hal ini mencerminkan kesungguhan pemerintah dalam menjaga integritas proses sekaligus memaksimalkan dampak positif program MBG.
“Keterlibatan masyarakat lokal menjadi kunci agar manfaat ekonomi dirasakan secara menyeluruh,” jelas Dadan.
Secara konkret, keterlibatan UMKM dalam MBG terbukti meningkatkan permintaan stabil akan bahan baku lokal—mulai dari petani, nelayan, hingga pengusaha pengolahan kecil—memberikan efek pengganda (multiplier effect) terhadap ekonomi daerah.
Di beberapa wilayah, pelaku UMKM yang dihubungkan ke program ini melaporkan kenaikan omzet dan akses pasar yang lebih jelas. Kebijakan ini selaras dengan visi pemerintahan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Dengan semangat kolaborasi lintas kementerian, Pemerintah terus memperkuat model pemberdayaan UMKM melalui MBG. Strategi ini menegaskan komitmen untuk membawa manfaat langsung kepada masyarakat serta memperkokoh fondasi ekonomi nasional. Melalui langkah-langkah konkret ini, Pemerintah menunjukkan bahwa pemerataan pertumbuhan ekonomi bukan sekadar jargon, tetapi sebuah arah kebijakan yang nyata dan berkelanjutan. (shah/rls)
