Palangka Raya, jurnalborneo.co.id – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah menggelar, Media Gathering, Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1445 H/2024, di Aula Kanwil Kemenag setempat, Rabu (13/12/2023).
Dalam kegiatan tersebut, kepala kantor wilayah kementerian Agama provinsi Kalimantan Tengah H. Noor Fahmi saat memberikan paparan dalam Media Gathering yang bertajuk “Penguatan istitha`ah kesehatan sebelum pelunasan” menghapkan agar peran media massa ikut serta dalam menyebarluaskan informasi keagamaan kepada masyaraka terkait informasi Haji.
Menurutnya, peran awak media merupakan saluran penyedia informasi bagi masyarakat, sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi yang yang akurat dan dapat dipercaya.
Oleh karena itu, media diminta untuk turut serta menjadi bagian dari layanan publik, menyediakan informasi yang diperlukan masyarakat dan sebagai upaya meningkatkan transparasi informasi pada lembaga pemerintah seperti Kementerian Agama.
“Salah satu informasi yang dicari masyarakat ialah kebijakan seputar penyelenggaraan ibadah haji dan umrah sebagaimana yang menjadi tujuan pada kegiatan bertema hari ini,” ucapnya.
“Pertemuan dengan kalangan pers ini bertujuan agar para jurnalis juga mengetahui informasi tentang seputar penyelenggaraan haji,” kata Noor Fahmi.
Dan yang tak kalah penting juga, Kementerian Agama memaparkan berbagai capaian kinerja dan programnya selama setahun ini.
“Capaian program prioritas yang telah dilaksanakan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah agar dapat diketahui oleh masyarakat luas, ” ungkapnya Kakanwil.
Untuk diketahui juga bahwa, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas telah menetapkan 7 program prioritas, diantaranya, penguatan moderasi beragama, transformasi digital, revitalisasi KUA, kemandirian pesantren, international islamic cyber university, religiosity index, dan tahun kerukunan umat beragama
Termasuk diantaranya dilakukan revitalisasi terhadap 26 KUA kecamatan, dengan tujuan peningkatan sarana prasarana, kualitas sumber daya manusia, sistem informasi, dan sejumlah program afirmatif yang bermanfaat bagi umat beragama. (MAD)
