PALANGKA RAYA, JurnalBorneo.co.id — Beredarnya isu pemilu 2024 yang akan datang dilakukan dengan sistem Proporsional Tertutup mendapat penolakan dari para tokoh politik dan partai politik.
Diantaranya datang dari Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Kalteng, Faridawaty Darland Atjeh, S.E, M.M yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua III DPRD Kalteng dan juga Mantan Ketua Komisioner KPU Provinsi Kalteng.
“Kami selaku Partai NasDem Kalimantan Tengah menolak adanya sistem pemilihan proporsional tertutup yang isuenya akan diterapkan pada pemilu 2024,” ucapnya.
Menurut Faridawaty, dengan system proporsional tertutup, pengurus atau pimpinan partai Politik(PARPOL) bisa suka-sukanya menaruh siapa saja di nomor urut 1, selama caleg tersebut dinilai pengurus Parpol bagus dan loyal. Bahkan bisa ditaruh disuatu tempat yang bukan daerah asalnya.
“Rakyat hanya tau pilih Parpol saja lalu fungsi wakilnya apakah berjalan untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat yang diwakilinya meski tidak ada hubungan emosianal yang dekat,” ucapnya.
Faridawaty mengatakan “Saya kira ini membuat kita berpikir mundur bahkan sangat jauh ke belakang”.
Srikandi senior Fraksi NasDem ini juga menambahkan, diselenggarakannya Pemilu adalah untuk menghasilkan produk hukum dan produk tata negara yang bagus, yang di isi oleh orang-orang yang diisukai dan diyakini bisa mewakili daerah pemilihannya. Bukan sekedar karena suka dengan partai politiknya.
“Kalaupun ada caleg yang berbagi secara material meski dilarang dalam peraturan, itu dilakukan langsung dengan rakyat. Jadi ini hanya soal pindah tempat tangan yang menerima. Yang dari langsung ke rakyat mundur pindah ke parpol,” jelasnya.
Tingkat konflik juga tinggi di internal parpol. Semua berebut menjadi caleg nomor urut 1. Ada banyak mudaratnya daripada manfaatnya jika sistem proporsional tertutup itu resmi diterapkan pada Pemilu 2024 nanti, pungkasnya. (fan)
