JAKARTA, jurnalborneo.co.id – Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan komitmennya memperkuat pengawasan terpadu dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia. Langkah ini diambil untuk memastikan keamanan pangan, meningkatkan kualitas layanan, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program unggulan yang menyasar siswa, ibu hamil, dan balita tersebut.
Kepala BGN, Dadan Hindayana mengatakan pihaknya bersama kementerian dan lembaga terkait akan memperketat standar operasional program MBG melalui inspeksi rutin dan verifikasi dapur di seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“BGN bersama Kementerian Kesehatan, BPOM, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Dalam Negeri akan terus bersinergi dalam melakukan pengawasan terpadu,” ujar Dadan.
Dadan menegaskan, setiap dapur SPPG wajib menyiapkan alat rapid test pangan, memastikan penggunaan air bersertifikat, serta menyediakan rekaman CCTV dapur sebagai bagian dari sistem pengawasan pusat.
“Setiap SPPG harus bisa menjamin makanan yang sehat, bergizi, seimbang, dan aman dikonsumsi. Itu inti dari program ini,” tambahnya.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi juga menegaskan pentingnya sinergi antarinstansi dalam memperketat pengawasan MBG. Dalam rapat koordinasi bersama BGN di GOR Jatidiri, Semarang, ia menegaskan keamanan pangan tidak boleh ditawar.
“Harapannya, kejadian-kejadian (keracunan) kemarin tidak terulang kembali, karena ini program struktural yang harus kita jaga,” tuturnya di hadapan lebih dari 4.000 peserta rapat yang terdiri atas bupati, wali kota, dan mitra SPPG.
Luthfi meminta seluruh kepala daerah aktif meninjau dapur MBG dan memastikan keterbukaan pengawasan. Pihaknya juga mendorong Dinas Kesehatan memperketat verifikasi lapangan serta memastikan seluruh dapur memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
“SPPG tidak boleh eksklusif. Harus siap diperiksa kapan pun. Termasuk kalau ada kasus, harus ada quick response agar tidak menimbulkan kepanikan,” katanya.
Sementara itu, di Sumedang, Wakil Bupati, M. Fajar Aldila menyoroti pentingnya menjaga kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana MBG. Ia juga meminta agar bahan baku makanan diawasi ketat dan setiap dapur mengunggah dokumentasi kegiatan ke situs resmi Pemda demi transparansi.
“Mayoritas tenaga dapur adalah perempuan yang bekerja sejak dini hari. Jika kelelahan, risiko human error tinggi. Jadi, kondisi kesehatan mereka harus dipantau,” ujarnya.
Dengan pengawasan terpadu lintas sektor dan partisipasi aktif pemerintah daerah, program MBG diharapkan terus berjalan optimal dan berkelanjutan. Sinergi yang kuat diyakini menjadi kunci agar program prioritas nasional ini benar-benar memberi manfaat maksimal bagi generasi masa depan Indonesia. (shah/rls)
