PURUK CAHU, JurnalBorneo.co.id – Pemerintah Kabupaten Murung Raya mengikuti secara virtual melalui Zoom Meeting Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Langkah Konkret Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 sekaligus evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam program Pembangunan 3 Juta Rumah, Senin (11/11/2025).
Kegiatan berskala nasional ini diikuti jajaran pejabat lintas kementerian dan lembaga, di antaranya Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir, Kepala BPS RI Amalia A. W., Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Nawandaru, perwakilan Panglima TNI yaitu Paban Utama Eko Sahli Bidang Ekkudag, perwakilan Kementerian Pertanian Suwandi, serta peserta dari berbagai pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
Rakornas membahas perkembangan inflasi nasional dan regional per Oktober 2025, termasuk posisi inflasi di wilayah Kalimantan Tengah. Berdasarkan data yang dipaparkan Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tahun kalender (year-to-date/y-to-d) Oktober 2025 secara nasional tercatat 2,10 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada 2023–2024, namun masih berada dalam rentang target inflasi nasional sebesar 2,5 ± 1 persen (1,5–3,5 persen).
Selain itu, BPS melaporkan bahwa hingga Oktober 2025 terdapat empat provinsi yang mencatat inflasi di atas 3,5 persen, yaitu Sumatera Barat, Riau, Aceh, dan Sulawesi Tengah. Sementara itu, Provinsi Kalimantan Tengah mencatat inflasi sebesar 1,88 persen, tergolong stabil dan tetap berada dalam kategori aman.
Untuk Kabupaten Murung Raya, data Indeks Perkembangan Harga (IPH) menunjukkan bahwa wilayah tersebut masuk dalam 50 daerah dengan kenaikan harga beras tertinggi di Indonesia, yaitu sebesar 0,46 persen pada minggu pertama November 2025.
Asisten I Setda Kabupaten Murung Raya, Rahmat K. Tambunan, yang mewakili Bupati Murung Raya menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), terutama menjelang akhir tahun untuk menjaga stabilitas harga bahan pangan strategis.
“Menjelang Natal dan Tahun Baru, TPID Murung Raya bersama instansi terkait akan melakukan langkah-langkah antisipatif seperti pemantauan harga kebutuhan pokok, operasi pasar, serta menjaga kelancaran distribusi bahan pangan,” ujar Asisten I.
Ia menambahkan bahwa tren kenaikan harga beras yang terpantau di beberapa daerah, termasuk Kabupaten Murung Raya, menjadi perhatian penting. Pemerintah Kabupaten akan berkoordinasi dengan Bulog dan Dinas Ketahanan Pangan guna memastikan ketersediaan stok serta keterjangkauan harga beras bagi masyarakat.(red)
