KUALA KAPUAS, JurnalBorneo.co.id – Rencana Pemerintah Kabupaten Kapuas melakukan pengurangan tenaga kontrak (tekon) melalui Asesmen dianggap kebijakan yang tidak relevan dan tidak humanis. Pernyataan tersebut diungkap Legislator Senior dari Fraksi PPP Kabupaten Kapuas, H. Darwandie, SH, MH, mengingat keberadaan Tekon Merupakan Kebijakan Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas.
“Intinya kita tidak sepakat dan menyatakan kebijakan yang keliru ketika saat massa pandemi ini dan selagi rakyat mengalami kesusahan lalu ada kebijakan seperti ini,” tegas H. Darwandie melalui pesan singkat selulernya, Kamis (4/11/2021).
Wakil Rakyat dari Dapil 2 meliputi Kecamatan Basarang, Kapuas Barat dan Mantangai ini mempertanyakan kemana nurani dan rasa empati pemerintah daerah atas kebijkan yang dirasa tidak humanis tersebut.
Legislator Partai berlambang Ka’bah itu, mengingatkan Pemerintah Kabupaten Kapuas bahwa Tekon saat ini belum menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), dimana bagian dari strategi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka upaya mengurangi jumlah pengangguran yang ada di daerah.
“Pemerintah Daerah bisa mempertimbangkan anggaran yang disesuaikan dengan beban kerja yang diberikan kepada tenaga kontrak,” kata H Darwandie.
Tekon sangat dibutuhkan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPDP), baik itu di Sekretariat Dewan, Sekretariat Dinas dimana mereka tekon merupakan tenaga prima yang diandalkan, dalam rangka membantu setiap proses administrasi.
“Menurut saya, harus dilakukan pembinaan dan mempertahankan posisi tenaga tekon, jangan malah dilakukan pengurangan dengan pemberhentian sepihak ,jangan sampai terjadi,” tutur putera daerah asli Kecamatan Mantangai ini.
Sebab lanjut Darwandie, Tekon adalah masyarakat Kabupaten Kapuas yang saat ini, memilih jalan hidupnya melalui pengabdian itu. Artinya dengan mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya sebagai tekon.
“Haruskah! Kita menzolimi mereka dengan memberhentikan? Tidak mungkin. Oleh karena itu saya tidak sepakat ketika ada kebijakan dengan mengurangi pegawai dengan jumlah yang cukup besar,” pungkasnya. (Lg)
