PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah optimistis pelaksanaan pemilu kepala daerah atau pilkada serentak pada 2020 berjalan lancar, tertib dan aman, baik pemilihan gubernur dan wakil gubernur maupun bupati dan wakil bupati di Kabupaten Kotawaringin Timur.
“Namun kami tetap waspada terhadap indeks kerawanan pemilu (IKP) yang disampaikan oleh Bawaslu,” kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kalteng Agus Pramono di Palangka Raya, Selasa (3/3/2020).
Menurutnya, meski berbagai IKP telah disampaikan oleh Bawaslu, pihaknya tetap optimis Pilkada Kalteng berjalan lancar. Sebab pada 2020 ini merupakan keempat kalinya Kalteng menggelar pilkada serentak dan selama ini pelaksanaannya berjalan dengan baik.
Apalagi pemahaman masyarakat di Kalteng tentang filosofi huma betang sudah cukup baik, sehingga hubungan yang terjalin antara satu dan lainnya sangatlah bagus. Perbedaan dalam pilihan pada pemilu bukanlah masalah, karena merupakan hak politik seseorang dalam berdemokrasi.
Sejumlah indikator dominan IKP yang disampaikan Bawaslu kepada berbagai pihak termasuk Pemprov Kalteng pada dimensi konteks sosial politik, diantaranya netralitas aparatur sipil negara atau ASN, hingga politik uang pada masa kampanye maupun masa tenang.
Selanjutnya perubahan hasil rekapitulasi suara pada berbagai tingkatan, penyelenggara pemilu yang melanggar asas netralitas, demonstrasi pasca perhitungan suara, kekerasan fisik maupun non fisik pada penyelenggara dan lainnya.
Selain itu pihaknya juga terus memberikan perhatian terhadap indikator dominan IKP pada dimensi kontestasi, diantaranya meliputi pemasangan alat peraga kampanye tidak sesuai aturan, penggunaan fasilitas negara dalam kampanye oleh peserta pemilu dan lainnya.
“Untuk itu bersama instansi terkait lainnya, pihaknya terus bersinergi dan berkoordinasi, agar persiapan pelaksanaan pilkada bisa dilakukan secara optimal, sehingga pada tahapan pelaksanaannya nanti semua berjalan baik, tertib dan lancar,” katanya.
Semua pihak diminta berpartisipasi secara aktif dan lebih peduli dalam menyukseskan pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Adapun sejumlah rekomendasi Bawaslu kepada berbagai pihak telah disampaikan dan diharapkan bisa terlaksana.
Diantaranya partai politik, agar meningkatkan akses dan keterlibatan masyarakat dalam proses pencalonan dan melakukan pendidikan politik secara intensif sepanjang tahapan pilkada.
Pemerintah daerah diminta memastikan dukungan pelaksanaan pilkada dan mengintensifkan Forkopimda dan FKUB untuk konsolidasi serta pencegahan potensi kerawanan, serta ormas dan OKP diminta memperluas jaringan pemantauan pilkada guna meningkatkan kesadaran berpolitik yang demokratis. (Antara)
