MUARA TEWEH, Jurnalborneo.co.id – Drs. Jufriansyah Pj Sekda Kabupaten Barito Utara, melaporkan kesiapan penyelenggaraan Pemilihan Suara Ulang (PSU) kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri). Ia memastikan anggaran untuk Bawaslu, TNI, dan Polri sudah tercukupi.
“Kami telah melaksanakan rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada 28 Februari lalu dan menganggarkan melalui mekanisme mendahului perubahan APBD tahun 2025,” ungkap Jufriasnyah, dalam laporanya melalui Zoom Meeting dengan Kemendagri, pada Rabu, 5 Maret 2025.
Pj Sekda menuturkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) saat ini sedang melakukan fasilitasi ke Provinsi Kalimantan Tengah untuk segera menetapkan peraturan bupati (perbup) yang mengatur penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Rapat ini turut dihadiri oleh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD), Kepala Perangkat Daerah terkait, dan perwakilan instansi lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan PSU.
Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Dr. Ribka Haluk, memberikan apresiasi atas kehadiran dan partisipasi aktif para Sekda. Ia mengharapkan agar para Sekda dapat lebih proaktif dalam bekerja sama dengan KPU, Bawaslu, TNI, Polri, serta pihak terkait lainnya.
“Kami meinta laporan kesiapan terkait pendanaan PSU karena hal ini dikategorikan darurat dan mendesak,” harap Wamen. (red)
