PALANGKA RAYA, JurnalBorneo.co.id – Plt. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Prov. Kalteng Hj. Adiah Chandra Sari mengikuti pertemuan bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno secara virtual dari Kantor Disbudpar Prov. Kalteng, Rabu (16/3/2022).
Maksud dari pertemuan virtual tersebut adalah untuk mengawinkan persepsi tentang mekanisme Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) Tahun 2022. Tak kalah pentingnya adalah komitmen bersama agar muncul desa-desa wisata baru dengan potensi dan keunggulan yang beragam.
Saat memberikan arahan, Menparekraf Sandiaga Uno mengatakan, akan menambah jumlah target peserta desa wisata yakni sebanyak 3.000 desa dan menemukan kembali potensi-potensi desa wisata baru di tahun ini.
Pada awal Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2021, Kemenparekraf hanya menargetkan 10 persen pendaftar dari total desa wisata di Indonesia yang berkisar 7.275 desa. Namun, ternyata melebihi ekspektasi karena sebanyak 1.831 desa atau 25 persen dari total mendaftar ADWI.
Lebih lanjut, menurut Menparekraf, ADWI terbukti memberikan dampak bagi pemulihan ekonomi, terutama bagi masyarakat desa. Menurutnya, jika semua sumber daya di berbagai desa dapat diolah dengan tepat, dipromosikan dengan giat, Menparekraf meyakini desa wisata mampu menjadi poros dan fondasi kokoh bangkitnya pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia.
Pemprov Kalteng, melalui Disbudpar berharap desa-desa potensial di Bumi Tambun Bungai akan termotivasi untuk meningkatkan daya tarik desanya, sehingga akan semakin banyak desa yang mendaftarkan diri untuk mengikuti dan mendapat penghargaan di ajang ADWI 2022.
“Pada tahun lalu, beberapa desa di Kalteng berhasil menerima penghargaan dari Kemenparekraf dalam ADWI 2021, antara lain Desa Benakitan dan Riam. Kedua desa penerima Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021 tersebut terletak di Kabupaten Lamandau,” beber Plt. Kadis Budpar, Adiah Chandra Sari.
Lebih lanjut Diah menyebut bahwa desa di Kalimantan Tengah memiliki potensi yang unik dan tidak dimiliki daerah lain. Namun pengelolaan dan kreativitas yang belum maksimal.
“Perlu keterlibatan pemerintah dalam arti kata memberikan dukungan berupa sentuhan dalam pengembangan kreativitas dan inovasi dengan tidak menghilangkan jati diri dan kearifan lokal setempat, karena kearifan lokal itulah yang menjadi daya tarik desa wisata,” imbuh Diah.
“Jangan lupa membangun NKRI itu dari desa, bukan dari kota, untuk itu pemberdayaan desa adalah kunci dari pembangunan,” pungkasnya.
Pertemuan virtual diikuti oleh seluruh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwista Provinsi dan Kabupaten/kota se-Kalimantan, serta pengelola desa wisata se-Kalimantan. (red)
