SAMPIT, JurnalBorneo.co.id — Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotawaringin Timur (Kotim), Dadang H Syamsu, mengatakan, sektor rotan sempat menjadi sektor andalan bagi masyarakat dan pemerintah di daerah Kotim dalam hal peningkatan perekonomian.
Namun ujarnya, saat ini sektor tersebut terus merosot. Bahkan para petani rotan mulai kesusahan untuk melakukan penjualan rotan ke luar daerah karena adanya aturan dari pemerintah pusat yang melarang petani rotan melakukan ekspor rotan.
“Meski demikian diharapkan pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada para petani rotan. Karena sekarang ini rotan yang mereka hasilkan itu tidak lagi hasil hutan melainkan sudah hasil budidaya dari para pertani sendiri, sehingga seharusnya bisa saja diperjual belikan,” ujarnya.
Dadang mengakui, kebanyakan kebun rotan masyarakat ini memang masuk ke dalam kawasan hutan, sehingga mayoritas masyarakat saat ini tidak mempunyai legalitas untuk kebun-kebun mereka meski rotan itu merupakan hasil budidaya sendiri.
“Banyak petani rotan yang mengeluhkan hal ini, penghasilan mereka menjadi hilang. Padahal banyak masyarakat yang menggantungkan hidup mereka dari hasil melakukan budi daya dan menjual rotan. Namun karena adanya kebijakan tersebut ditambah lagi masyarakat kerap kali dituding melakukan pengrusakan hutan membuat petani rotan menjerit,” ungkapnya.
Dadang yang juga Ketua Asosiasi Petani Rotan (Aspero) Kotim ini berharap, ada solusi dari pemerintah untuk kesejahteraan petani rotan. Khususnya di Kotim ini, sudah banyak petani rotan yang mencoba berpindah haluan. Namun tidak semudah membalikkan telapak tangan, apalagi banyak warga yang sudah sejak lama terbiasa bekerja di sektor ini. (red)
