PALANGKA RAYA, JurnalBorneo.co.id – Menjelang satu hari lagi digelarnya pilkada serentak, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri gelar Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapan Tahapan Pemungutan Suara Pilkada Serentak Tanggal 9 Desember 2020. Turut hadir Sekretaris Daerah (Sekda) Fahrizal Fitri, mewakili Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), menghadiri secara virtual melalui konferensi video di Aula Jayang Tingang, Kompleks Kantor Gubernur Kalteng, Palangka Raya, Selasa, (8/12/2020).
Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dari Sasana Bhakti Praja Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta. Rakor ini turut pula dihadiri langsung oleh Ketua KPU Arief Budiman, Ketua Bawaslu Abhan, Ketua DKPP Prof. Muhammad, dan Kepala BNPB yang juga selaku Ketua Satgas Covid-19 Pusat Letjen TNI Doni Monardo, serta diikuti secara virtual oleh sejumlah Pimpinan Lembaga Tinggi, para Gubernur dan Bupati/Wali Kota se-Indonesia yang didampingi Forkopimda, KPU, Bawaslu masing-masing.
Mengawali arahannya, Mendagri Tito Karnavian menjelaskan, “Acara ini sangat penting, karena acara ini merupakan kesiapan terakhir kita menghadapi tahapan yang sangat krusial, tahapan puncak dari rangkaian Pilkada tahun 2020, yang seyogyanya dilaksanakan pada bulan September, kemudian diundur ke tanggal 9 Desember 2020.”
Mendagri kemudian mengajak seluruh pihak untuk bersinergi dan bersama-sama menyukseskan Pilkada Serentak ini. “Kita tahu Pilkada ini pertama kali dalam sejarah Bangsa Indonesia dilaksanakan di tengah Pandemi Covid-19 yang melanda global, sehingga memiliki tantangan tersendiri. Kita mengharapkan semua tahapan pilkada dapat berjalan aman dan lancar. Aman dari potensi gangguan konvensional, baik kekerasan, konflik, dan gangguan lain, tapi juga kita menjaga agar semua tahapan Pilkada, termasuk tanggal 9 Desember besok, itu tidak menjadi media penularan Covid-19, karena adanya potensi interaksi dan potensi kerumunan,” kata Menteri Tito Karnavian.
Pada kesempatan itu, Mendagri mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa memang masih ada terjadi pelanggaran yang tidak terlalu signifikan, yaitu sekitar 2,2%, baik pelanggaran dalam bentuk PKPU maupun juga ada pelanggaran Covid-19. Untuk itu, Mendagri Tito Karnavian juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh stakeholders (pemangku kepentingan) atas kerja kerasnya dalam menyukseskan pelaksanaan tahapan Pilkada tersebut.
“Saya atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih banyak kepada semua stakeholders yang telah bekerja keras hingga saat ini, (khususnya) Bawaslu, yang bertindak secara tegas dengan jajaran, juga aparat keamanan, khususnya Polri, TNI, Satpol PP, dan juga segera mengambil tindakan terhadap bentuk-bentuk pelanggaran yang ada,” ungkap Mendagri.
Sementara itu, Ketua Bawaslu RI Abhan dalam paparannya menyatakan bahwa kunci suksesnya Pilkada Serentak 2020 salah satunya adalah penerapan protokol kesehatan secara ketat. “Jadi tidak ada keraguan masyarakat untuk datang ke TPS, maka kuncinya pastikan penyelenggara sehat dari Covid. Berikutnya adalah penerapan standar protokol Covid secara ketat dalam pungut-hitung jadi salah satu faktor kunci kesuksesan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020. Bawaslu juga menginstruksikan jajaran pengawas mengawasi setiap proses pungut hitung dengan memedomani dan menerapkan standar protokol kesehatan,” tegasnya.
Mengamini pernyataan Ketua Bawaslu, Ketua KPU RI Arief Budiman menegaskan komitmen KPU untuk memastikan penyelenggaraan Pilkada benar-benar menaati protokol kesehatan. “KPU mengimbau kepada seluruh stakeholders yang terlibat dalam proses penyelenggaraan Pemilu agar memperhatikan penerapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran penularan virus Covid-19,” tandas Ketua KPU RI.
Sebagai bentuk penerapan Protokol kesehatan, Ketua KPU kemudian menerangkan bahwa ada 15 hal baru yang akan dilaksanakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS), antara lain: jumlah pemilih dibatasi 500 orang maksimal per TPS; pemilih diminta memakai masker sejak berangkat dari rumah; petugas KPPS telah diperiksa kesehatannya; pengaturan kedatangan pemilih agar tidak terjadi kerumunan; pengecekan suhu tubuh; penyelenggara pemilu memakai masker, faceshield, dan sarung tangan; Areal TPS dilakukan disinfeksi secara berkala; tinta tetes; mencuci tangan sebelum masuk TPS dan setelah keluar TPS; serta, ada bilik khusus untuk pemilih yang suhunya di atas 37,3°. “Masyarakat tidak perlu khawatir untuk dapat datang ke TPS, sepanjang Protokol Kesehatan diterapkan dan dijalankan dengan baik,” pungkas Ketua KPU Arief Budiman.
Tampak pula hadir mendampingi Sekda mengikuti acara Rakor tersebut, diantaranya Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalteng Harmain, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Akhmad Husain, Karo Ops Polda Kombes Pol Andreas Wayan Wicaksono, dan Asisten intelijen Kejaksaan Tinggi Abdillah. (bap/fer)
