PALANGKA RAYA, jurnalborneo.co.id — Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Prov. Kalteng), H. Nuryakin, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi tahun 2023 yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia (RI). Rakor dihadiri Sekda Prov. Kalteng secara vitual dari Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Senin (27/2/2023).
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan pada Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang digelar pada tanggal 23 Februari 2023 lalu di Balikpapan, Presiden RI Joko Widodo menekankan beberapa arahan diantaranya peningkatan konsumsi dan belanja masyarakat dengan memanfaatkan event-event seni dan olahraga serta mempermudah perijinan dan mempromosikan desa wisata, hilirisasi produk, memastikan ketersediaan pangan dengan mengontrol langsung dan turun ke pasar, belanja produk dalam negeri, peningkatan iklim investasi, penurunan stunting dan masa depan tenaga honorer.
Tito Karnavian menekankan sejumlah upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi, pertama, Kepala Daerah terus memonitoring setiap minggu dan menjaga pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi.
Kedua, kontribusi pertumbuhan ekonomi daerah sangat penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi nasional (Pertumbuhan Ekonomi Nasional merupakan agregat penjumlaham dari daerah provinsi, kabupaten/kota).
Ketiga, pelaksanaan rapat TPID secara regular rutin (mingguan) agar perintahkan sekda sebagai Kasatgas pengan untuk mengendalikan harga pangan. Terakhir, daerah-daerah yang kurang terkendali segera lakukan intervensi pengendalian, pemerintah pusat juga memonitor melalui TPIP (khususnya tarif PLN, PDAM, dan angkutan kota).
“Inflasi dipengaruhi oleh komponen penyumbang inflasi antara lain yaitu inflasi barang/jasa yang perkembangan harganya diatur pemerintah. Harga suatu barang atau jasa Administered Prices yang beredar di masyarakat berdasarkan aturan pemerintah. Contoh barang/jasa Administered Prices diantaranya tarif dasar listrik, bahan bakar minyak dan tarif transportasi,” tutur tutur Mendagri Tito.
“Sementara itu, inflasi Volatile Goods adalah inflasi barang/jasa yang perkembangan harganya sangat bergejolak. Inflasi Volatile Goods didominasi bahan makanan, sehingga sering disebut juga sebaga Volatile Foods. Contoh barang/jasa Volatile Foods diantaranya ayam ras, cabai rawit dan beras,” imbuhnya.
Berdasarkan dari rilis Badan Pusat Statistik tanggal 1 Februari 2023, inflasi gabungan kota per-provinsi Year on Year (yoy), 10 provinsi tertinggi di duduki oleh Sumbar sebesar 6,81%, Riau sebesar 6,72%, NTT sebesar 6,65%, Sultra sebesar 6,57%, Jatim sebesar 6,41%, Maluku sebesar 6,39%, Kalsel sebesar 6,11%, Jambi sebesar 6,07%, Jabar sebesar 6,06% dan DI Yogyakarta sebesar 6,05%.
Usai mengikuti Rakor, Sekda Nuryakin menyampaikan berdasarkan dari paparan yang disampaikan yang berkaitan dengan kenaikan harga, yang menjadi perhatian yakni Kabupaten Barito Timur dan Kabupaten Katingan.
“Kita akan cari masalahnya apa. Kalau dari jalur distribusi tidak masalah karena ini jalan lintas, mungkin kesediaan pasokan. Pasokannya harus dipastikan apakah ada masalah lain dan harus segera diinventarisir,” tutur Nuryakin.
Ia berharap menjelang Hari Besar Keagamaan (HBK), dari Tim Satgas Pangan bisa turun langsung mengecek ketersediaan pangan dan jalur distribusi.
“Tim Satgas Pangan bersiap-siap memonitoring bahan-bahan pokok penting yang ada di kabupaten/kota dan perlu dilaksanakan rapat koordinasi dgn kabupaten/kota,” tambahnya.
Terakhir, Nuryakin meminta agar koordinasi tetap terus dilakukan, sehingga upaya-upaya yang dilakukan bisa menahan laju inflasi atau menjaga ketersediaan pasokan.
“Langkah pertama kita berkoordinasi dengan kabupaten/kota, minggu depan kita akan rapat lengkap dengan kabupaten/kota menyikapi hal-hal hasil evaluasi tersebut,” pungkasnya.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kalteng Aster Bonawaty mengatakan komoditas yang harus diperhatikan di Kalteng yakni beras, minyak goreng, cabai dan daging ayam.
“Kalau di Dinas Perdagangan, tugasnya lebih memantau harga beras ada kenaikan atau tidak. Untuk penyediaan stok kita bekerjasama dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, Dinas Ketahanan Pangan, pokoknya semua instansi yang ada di Tim TPID. Kita harus mengamankan stok, kemudian memonitor jalur distribusi agar tidak terhambat,” jelas Aster Bonawaty.
Disampaikan Aster Bonawaty, dari sisi perdagangan sudah dilakukan beberapa kegiatan diantaranya melakukan pemantauan di pasar-pasar tradisional terutama memonitor harga minyak goreng dan gas LPG. Kemudian melakukan pasar murah atau pasar penyeimbang di beberapa kabupaten, terakhir di Kabupaten Barito Timur mengalami kenaikan pada beras, minyak goreng dan bawang dan selanjutnya di Kabupaten Katingan mengalami kenaikan pada beras, minyak goreng dan daging ayam.
Sebagaimana diketahui, berdasarkan hasil evaluasi, inflasi tertinggi di Kalteng berada di Kabupaten Katingan dan Barito Timur. (red)
