Palangka Raya-jurnalborneo.co.id
Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Yuas Elko
mengimbau agar setiap daerah memaksimalkan upaya mitigasi dan kewaspadaan terkait dengan prediksi cuaca ekstrem yang disampaikan oleh BMKG.
Hal ini disampaikan Yuas Elko
usai menghadiri, secara virtual, Rapat Koordinasi pengendalian Inflasi Tahun 2025 dan Pembahasan Antisipasi Cuaca Ekstrem pada Periode Idul Fitri 1446 H bersama Menteri Dalam Negeri, Senin (10/3).
Menurut Yuas Elko, dengan kewaspadan diharapkan dapat direspons dengan segera guna meminimalisir dampak buruk yang ditimbulkan oleh cuaca ekstrem tersebut.
“Setiap daerah diharapkan untuk memperhatikan dan merespons dengan serius peringatan dini cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG. Hal ini penting untuk mengurangi potensi dampak buruk cuaca ekstrem dan memastikan kesiapsiagaan masyarakat”, ungkap Yuas.
Rakor ini dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Saat menanggapi paparan dari Kepala BNPB, terkait dengan bencana yang sedang terjadi terutama bencana hidrometeorologi yang diakibatkan oleh air, Tito menginstruksikan agar segera melakukan langkah-langkah antisipasi dan tidak membiarkan masyarakat bekerja sendiri.
“Negara harus hadir. Kehadiran Negara terutama untuk jangka pendek yakni kita harus tahu tentang prediksi apa yang akan terjadi. Makin akurat prediksi maka kita akan bisa mengantisipasi dan melakukan langkah-langkah untuk menekan dampak secara minimal”, ucap Mendagri Tito Karnavian.
Tito juga menyebut langkah selanjutnya yakni mensiagakan kekuatan bahkan bila perlu mengevakuasi.
“Dengan prediksi yang tepat dan kemudian melakukan langkah-langkah antisipatif, disitulah hadirnya Negara sambil kita menyelesaikan jangka panjang mulai dari catchment area (daerah tangkapan air) yang berubah fungsi dari hutan menjadi komersial dan lain-lain, bangunan yang perlu ditetapkan, menyiapkan bendungan untuk menampung air yang mengalir ke daerah bawah, pelebaran sungai untuk sampai ke daerah bawah sehingga airnya bisa mengalir tidak berhenti”, bebernya.
Sebagaimana disampaikan, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto dalam paparannya yang menyampaikan bahwa BNPB mencatat sampai dengan Tanggal 10 Maret 2025, total bencana terjadi sebanyak 614 kali.
“Bencana yang di catat BNPB adalah bencana yang ada di daerah meminta bantuan kepada BNPB dengan menetapkan status siaga ataupun tanggap darurat. Dari 614 kali bencana, mayoritas di tahun 2025 yang terjadi sampai hari ini adalah bencana hidrometeorologi basah. Kami mencatat banjir terjadi 421 kali, cuaca ekstrem 103 kali, tanah longsor 58 kali. Ini belum terhitung bencana-bencana yang mana pemerintah daerah atasi sendiri seperti banjir kecil ataupun longsor di tingkat desa, RT atau RW”, tutur Kepala BNPB Suharyanto.
Lebih lanjut dijelaskan, BNPB telah mengeluarkan surat edaran kepada BPBD se-Indonesia dalam rangka peringatan dini dan langkah kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana banjir dan tanah longsor khususnya pada periode Ramadan dan Libur Idul Fitri 2025. Edaran ini didasarkan pada informasi prakiraan cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG.
Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menambahkan prediksi curah hujan Bulan Maret – Mei 2025. Pada Bulan Maret 2025, curah hujan umumnya diprediksi berada pada kategori menengah hingga tinggi. Curah hujan tinggi hingga sangat tinggi berpotensi terjadi di pesisir Barat Sumatera, Sumatera Bagian Selatan, sebagian besar Jawa-Bali-NTB-NTT, sebagian besar Kalimantan, sebagian Sulawesi Selatan, sebagian Sulawesi Tengah dan Papua bagian selatan. Pada Bulan April 2025, curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia umumnya diprediksi berada pada kategori menengah. Curah hujan tinggi hingga saat tinggi berpotensi terjadi di sebagian kecil Aceh, sebagian kecil Jawa-Bali-NTB-NTT, Kalimantan bagian Tengah, Sulawesi bagian Tengah dan Papua bagian Selatan. Pada Bulan Mei 2025, curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia umumnya diprediksi berada pada kategori rendah hingga menengah. Curah hujan tinggi hingga sangat tinggi berpotensi terjadi di sebagian kecil Jawa bagian Barat, sebagian kecil Kalimantan Timur dan Utara, sebagian Maluku dan Papua.
Dwikorita mengharapkan kepada seluruh stakeholders agar terus memonitor perkembangan informasi cuaca dan peringatan dini dari BMKG melalui berbagai Kanal terutama melalui Mobile Phone Aplikasi Info BMKG, laman website BMKG, sosial media Info BMKG, Youtube dan Call Center 196. Selain itu, agar segera menyebarluaskan informasi dan peringatan dini BMKG ke masyarakat terutama di daerah rawan, segera mensiapsiagaan jajaran dan berbagai pihak terkait untuk melakukan upaya penyelamatan masyarakat di daerah rawan, segera merespon peringatan dini BMKG dengan aksi lapangan antara lain memastikan infrastruktur dan sarana prasarana pengendalian banjir layak operasi serta terus memonitor perkembangan indikator bencana mulai dari ketinggian/ debit air sunga, bendung atau indikator lainnya yang sejenis, indikator pergerakan lereng dan segera melakukan evakuasi pada saat batas kritis indikator terlampaui. Terakhir digarapkan agar terus melakukan pendampingan selama proses evakuasi warga masyarakat.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik RI Amalia Adininggar Widyasanti saat memaparkan tinjauan inflasi dan indeks perkembangan harga Minggu ke-1 Maret 2025 menyampaikan pada periode 2019-2024 menunjukan bahwa selalu terjadi inflasi di bulan Ramadan dan Idul Fitri. Komponen inti dan bergejolak seringkali memberikan andil inflasi terbesar pada periode awal Ramadan. Pada Februari 2025, inflasi komponen inti memberikan andil inflasi sedangkan komponen harga diatur pemerintah dan bergejolak memberikan andil deflasi.
“Untuk kelompok makanan, minuman dan tembakau mengalami deflasi baik secara bulanan namun secara y-on-y mengalami inflasi. Secara bulanan yang memberikan andil terhadap deflasi m-to-m untuk kelompok makanan, minuman dan tembakau terutama dikontribusikan oleh penurunan daging ayam ras, bawang merah, cabai merah, cabai rawit, tomat, telur ayam ras, kacang panjang, jeruk, jengkol dan ayam hidup di Bulan Februari”, jelas Amalia.
Amalia menjelaskan, pada M1 Maret 2025, terdapat 33 provinsi yang mengalami kenaikan IPH, 4 provinsi yang mengalami penurunan IPH dan 1 provinsi stabil dibandingkan bulan sebelumnya. Komoditas penyumbang andil kenaikan IPH di 33 provinsi yang mengalami kenaikan IPH adalah cabai rawit, cabai merah, bawang merah dan daging ayam ras. Sedangkan, secara nasional, jumlah kabupaten/ kota yang mengalami kenaikan IPH pada M1 Maret 2025 lebih banyak dibandingkan kabupaten/ kota yang mengalami penurunan IPH.
Turut hadir mendampingi Yuas Elko, Kepala Instansi Vertikal dan Kepala Perangkat Daerah Lingkup Prov Kalteng terkait. (Red).
