PALANGKA RAYA, Jurnalborneo.co.id — Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Sugianto Sabran, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi tahun 2022 bertemakan “Sinergi Untuk Stabilisasi Harga dan Ketahanan Pangan Nasional”.
Rakornas digelar secara hybrid, dihadiri secara virtual oleh Gubernur Kalteng dari Aula Serba Guna, Rumah Jabatan Gubernur Kalteng, Kamis (18/8/2022).
Rakornas dibuka secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo, dari Istana Negara Jakarta. Turut hadir Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP), Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo serta seluruh anggota TPIP.
Joko Widodo, dalam arahannya, menyampaikan bahwa sampai saat ini seluruh negara termasuk Negara Indonesia sedang menghadapi situasi yang sangat sulit.
“Sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa situasi yang kita hadapi adalah situasi yang tidak mudah. Dunia menghadapi situasi yang sangat sulit. Semua Negara menghadapi situasi yang sangat-sangat sulit. Dimulai dari pandemi COVID-19 yang belum pulih dan beberapa Negara masih berhadapan pada angka yang tinggi. Kemudian muncul krisis pangan, energi, keuangan, hal inilah yang saya sebut dengan keadaan yang sangat sulit,” tutur Presiden Joko Widodo.
Joko Widodo menekankan oleh sebab itu, agar tidak bekerja standar.
“Saya meminta bupati, wali kota dan gubernur betul-betul mau bekerja sama dengan TPID dan TPIP,” imbuhnya.
Lebih lanjut disampaikan, bahwa realisasi serapan APBD per Agustus baru 39,3 persen atau baru Rp472 T.
Presiden meminta kepada Kepala Daerah harus bekerja lebih keras agar inflasi bisa diturunkan ke bawah level 5 persen. Inflasi penting karena menyangkut perut orang banyak.
“Provinsi harus tahu posisi inflasi berapa, angka amannya berapa. Nanti saya ke daerah jangan gelagapan ditanya gak ngerti,” pungkasnya.
Sementara itu, Gubernur BI Perry Warjiyo dalam laporannya menyampaikan bahwa dirinya bersama Menteri Keuangan secara resmi telah meluncurkan Uang Rupiah Kertas tahun Emisi 2022 sebagai alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah NKRI dan sekaligus memperkuat simbol kesatuan, persatuan Negara RI.
Perry Warjiyo menjelaskan mengenai tiga hal yang terkait perkembangan prospek inflasi serta kebijakan pengendalian inflasi yang ditempuh. Pertama, inflasi pada Juli 2022 mencapai 4,94 persen, masih lebih rendah dari Negara lain tetapi melebihi dari batas atas sasaran 3 persen plus minus 1 persen.
Terutama disebabkan oleh tingginya inflasi, kelompok pangan bergejolak yang mencapai 11,47 persen yang meskinya tidak lebih dari 5 persen atau maksimal 6 persen.
Kedua, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada tahun 2022 diperkirakan akan lebih tinggi dari batas atas kisaran 3 persen plus minus 1 persen. Perkiraan ini terutama disebabkan oleh masih tingginya harga energi dan pangan global, gangguan cuaca serta kesenjangan pasokan antar waktu dan antar daerah.
Terakhir, sejalan dengan tema rakornas saat ini, pihak BI memohon arahan dan langkah-langkah konkret bersama untuk mengendalikan inflasi pangan, mendorong produksi serta mendukung ketahanan pangan nasional.
Usai mengikuti Rakornas, Gubernur Kalteng menerima Token of Appreciation (ToA) dari Kepala Perwakilan BI Prov. Kalteng Yura Adalin Djalins. ToA ini diberikan oleh BI kepada kepala daerah sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan kepada kepala daerah dari BI. ToA yang diberikan berupa 7 lembar pecahan Uang Kertas Tahun Emisi 2022 terdiri dari Uang Kertas mulai Rp100 ribu dan 1.000 dengan nomor seri istimewa yakni tanggal lahir Gubernur Kalteng.
Turut hadir di Aula Serba Guna diantaranya Sekda Prov. Kalteng, H. Nuryakin, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Prov. Kalteng Leonard S. Ampung, Asisten Administrasi Umum Setda Prov. Kalteng Sri Suwanto serta sejumlah Kepala Perangkat Daerah Prov. Kalteng. (red)
