PALANGKA RAYA, jurnalborneo.co.id — Wagub Kalteng, H. Edy Pratowo, buka Musyawarah Cabang V Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Cabang Kalteng Tahun 2023, yang dilaksanakan di Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya, Kamis (15/6/2023).
Kegiatan ini mengusung tema “GAPKI Siap Bersinergi Dalam Mewujudkan Tata Kelola Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Melalui Pola Kemitraan Menuju Kalteng BERKAH”.
Dalam sambutannya Wagub menyampaikan kegiatan ini sebagai salah satu upaya memantapkan peran organisasi GAPKI sebagai wadah bagi anggota/perusahaan untuk memantapkan perannya yang optimal terhadap usaha industri kelapa sawit khususnya di Kalteng.
“Provinsi Kalimantan Tengah memiliki luas wilayah 153 ribu km² atau jauh lebih luas dibandingkan Pulau Jawa, dengan berbagai potensi Sumber Daya Alam (SDA) di dalamnya, termasuk lahan usaha perkebunan industri kelapa sawit yang dimiliki dan dikelola oleh para pengusaha/investor koperasi/kelompok pekebun, pekebun swadaya mandiri dan kebun kemitraan/eks plasma dengan perusahaan kelapa sawit,” kata Wagub.
Namun demikian, sambungnya, dalam perkembangannya sering kali menimbulkan pro dan kontra, akan tetapi pengalaman menunjukkan bahwa usaha ini tetap berjalan bahkan berkembang melalui program-program keberlanjutan yang dilaksanakan oleh berbagai pihak/stakeholders dalam upaya menata dan mengelola perkebunan sawit.
“Saya berharap kepada para pengurus GAPKI Cabang Kalimantan Tengah yang terpilih nanti dapat memperhatikan beberapa hal, diantaranya dukungan dan kesepahaman bersama antar pusat dan daerah untuk memanfaatkan dan mendorong realisasi alokasi Dana Bagi Hasil Sawit (DBH-Sawit) yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk peningkatan penanganan aspek kesehatan, aspek pendidikan dan aspek infrastruktur (jalan, jembatan, pelabuhan, dan lainnya),” ucap Wagub.
Lebih lanjut Wagub menambahkan, para Perusahaan Besar Swasta (PBS) memperhatikan aspek kemitraan dan pembedayaan masyarakat sekitar areal perkebunan, dengan mengoptimalkan pelaksanaan program Pemerintah yang telah ditetapkan.
“GAPKI harus menjadi perusahaan mitra dari program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR); ikut dalam penyelesaian lahan-lahan/kebun sawit milik PBS, koperasi/kelompok, kebun swadaya yang terindikasi kawasan hutan; ikut dalam penyelesaian konflik lahan/kebun atau masyarakat yang saling menguntungkan dengan mengedepankan mufakat musyawarah; serta peduli terhadap bencana alam yang terjadi di Kalimantan Tengah dan daerah-daerah sekitar perusahaan misalnya banjir, karhutla, angin-topan maupun bencana lainnya,” imbuh Wagub.
Wagub berharap kepada Ketua GAPKI Cabang Kalteng yang terpilih nantinya dapat menciptakan inovasi-inovasi dan kerja sama antara investor/pengusaha yang tergolong dalam GAPKI dengan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.
Sementara itu, Plt. Ketua GAPKI Cabang Kalteng Rizky Djaya D menyampaikan peran perkebunan khususnya kelapa sawit bagi Pemerintah adalah salah satu kontribusi yang sangat mendukung berdirinya wilayah-wilayah dari masing-masing kabupaten yang ada di jajaran provinsi.
“GAPKI harus bersama-sama memperjuangkan segala sesuatunya untuk bermusyawarah dan mufakat agar mencapai tujuan menghijaukan Republik ini dengan hasil yang luar biasa. Kita tetap berdoa bersama agar Kalimantan Tengah tetap nomor satu penghasil kontribusi perkebunan sawit,” bebernya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum GAPKI Pusat Eddy Martono mengungkapkan musyawarah ini diadakan setiap lima tahun sekali sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang sudah disepakati bersama.
“Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik dan saya yakin musyawarah ini akan menghasilkan pengurus-pengurus ketua yang tangguh, demi sawit di Kalimantan Tengah dan sawit Indonesia,” pungkasnya.
Turut hadir Ketua GAPKI Cabang Kalteng Periode 2018-2023 Dwi Dharmawan, Ketua GAPKI Cabang Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Bengkulu, Jambi, dan Sumatera Selatan, Ketua Kadin Kalteng, APINDO, AKASINDO, APHI Kalteng, serta undangan lainnya. (red)
