Palangka Raya, jurnalborneo.co.id – Wakil Gubernur Kalteng H Edy Pratowo menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Kegiatan Optimasi Lahan dan Pompanisasi di Provinsi Kalteng, yang diselenggarakan di M Bahalap Hotel Palangka Raya, Jumat (22/3/2024).
Saat membacakan sambutan tertulis gubernur, Wagub menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian yang menjadikan Provinsi Kalteng Lumbung Pangan Nasional melalui Program Upaya Khusus (Upsus) Optimasi Lahan dan Pompanisasi.
“Dalam pelaksanaannya, Provinsi Kalimantan Tengah telah mendapatkan alokasi kegiatan yaitu: Upsus Optimasi Lahan Rawa 2024 seluas 81.088 ha, perluasan area tanam melalui pompanisasi seluas 22.060 ha, dan Program Tumpang Sisip (Tusip) antasa sawit dengan padi gogo seluas 16.562 ha,” ujar Wagub.
Wagub menambahkan, salah satu agenda strategis Presiden Joko Widodo adalah untuk mewujudkan kedaulatan pangan, khususnya dalam rangka mengantisipasi ancaman krisis pangan ke depan.
“Kedaulatan pangan merupakan wujud kemampuan bangsa untuk mencukupi kebutuhan pangan dan produksi dalam negeri, mengatur kebijakan pangan secara mandiri, serta melindungi dan menyejahterakan petani,” imbuhnya.
Menurut Wagub, kedaulatan pangan perlu dimulai dari swasembada pangan, yang secara betahap diikuti peningkatan nilai tambah usaha pertanian, salah satunya dengan peningkatan Indeks Pertanaman dan produktivitas sawah-sawah eksisting, melalui Program Upsus Optimasi Lahan dan Pompanisasi.
“Apa yang kita laksanakan hari ini semoga bisa memberikan daya dorong dan akselerasi terhadap percepatan upaya Optimasi Lahan dan Pompanisasi di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga pada akhirnya akan mendukung terwujudnya swasembada padi dan naiknya taraf kesejahteraan para petani,” pungkasnya.
Sementara itu Tenaga Ahli Menteri Pertanian Bidang Pengembangan Budidaya Pascapanen Komoditas Perkebunan Muhammad Syatar mengatakan pertemuan rakor ini merupakan upaya akselerasi peningkatan beras Nasional melalui dua koridor strategis yaitu optimasi lahan rawa dan pompanisasi.
“Semenjak adanya turbulensi COVID-19 dan perang Uni Soviet dan Ukraina, beras menjadi salah satu komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga. Oleh karena itu kita harus segera mengantisipasi kontraksi kekurangan pangan,” ucapnya.
Ia menyebut, 2-3 bulan ke depan adalah penentu apakah Indonesia bisa lolos dari krisis pangan atau tidak.
“Mari kita dorong mandiri pangan di Kalimantan Tengah agar menjadi daerah penopang pangan secara Nasional,” pungkasnya.
Rakor tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan Survei Investigasi Desain (SID) dari Universitas Gadjah Mada dan penandatanganan kontrak konstruksi dan kontrak SID.
Nampak hadir Direktur Jenderal Perkebunan Kementan RI Andi Nur Alamsyah, Kepala Badan Standarisasi Instrumen Pertanian Fajri Jufri, Danrem 102/PJG Brigjen TNI Iwan Rosadrianto, Plt Direktur Perbenihan Perkebunan Hendratmojo Bagus Hudoro, serta Kepala Dinas TPHP Prov Kalteng Sunarti. (Red).
