Palangka Raya, jurnalborneo.co.id — Wakil Gubernur Kalteng hadiri secara virtual Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Bencana Kekeringan dan Karhutla yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) dari Ruang Rapat Wakil Gubernur Kalteng, Rabu (26/4/2023) sore.
Wagub Kalteng Edy Pratowo dalam wawancaranya menjelaskan bahwa Rakor nasional ini berkaitan dengan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, serta informasi penting terkait laporan BMKG bulan Maret lalu, yang mengeluarkan peringatan prediksi manjunya musim kemarau pada bulan April dan masih akan berlangsung sampai Juni.
“Untuk wilayah Kalimantan Tengah, pada bulan Mei ini curah hujan masih cukup tinggi sampai bulan Juni dan ekstrimnya bulan Agustus, sehingga dari bulan Mei ini kita harus menyiapkan TMC (Teknologi Modifikasi Cuaca), untuk membasahi lahan gambut yang ada di Kapuas, Pulang Pisau, Barsel, dan sebagian Kota Palangka Raya,” jelasnya.
“Paling tidak Badan Penanggulangan Bencana Daerah kita dan dinas intansi lainnya harus berkolaborasi untuk segera menyiapkan itu, termasuk menyurati Kabupaten/Kota agar mempersiapkan semuanya, untuk menetapkan status siaga atau tanggap darurat” sambung Edy.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berkolaborasi menyiapkan baik personil, sarana prasarana lainnya, berkoordinasi dengan kabupaten/kota untuk menghadapi pengendalian kebakaran hutan lahan tahun ini.
“Untuk itu perlu saya tekankan kembali bahwa, adanya kolaborasi yang solid dari semua stakesholders, sangat penting dilakukan dalam mengantisipasi Bencana Kekeringan dan Karhutla ini” tambahnya.
“Kesiapan dana untuk Karhutla sudah teranggarkan di tahun 2023 ini, melekat di dinas-dinas yang sifatnya operasional, sedangkan untuk penanggulangan mitigasi Kebakaran Hutan Lahan tetap perlu adanya status siaga dan tanggap darurat itu” pungkasnya.
Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat memimpin Rakor menjelaskan bahwa Sekjen Organisasi Meteorologi Dunia telah mengingatkan fenomena La Nina yang terjadi selama tiga tahun berturut-turut telah berakhir, sekarang mulai berganti dengan El Nino yang membawa suhu tinggi dan lebih kering.
Dalam paparannya Luhut mengungkapkan bahwa dari pemodelan cuaca yang telah dilakukan, diprediksi fenomena El Nino puncaknya akan terjadi pada bulan Agustus 2023, hal ini berpotensi menyebabkan dampak kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan pada beberapa daerah di Indonesia.
Berdasarkan data dari International Monetary Fund (IMF), dampak yang akan terjadi juga berkorelasi terhadap turunnya produksi pertanian dan pertambangan. Hal itu akan berdampak pula pada inflasi di Indonesia, karena besarnya kontribusi inflasi pangan terhadap inflasi keseluruhan, sehingga dengan turunnya produksi pertanian, bisa memicu kelangkaan bahan-bahan pokok di tengah masyarakat.
“Berkaca pada 2015 saja, diperkirakan 41% lahan padi mengalami kekeringan ekstrim pada tahun tersebut, untuk itu Pemerintah akan bersiap dalam kondisi yang paling ekstrem sekalipun” ungkapnya
“Mari kita semua tetap waspada dan saling menjaga di masa masa sulit seperti ini sehingga kerugian yang terjadi akibat peralihan cuaca bisa kita reduksi bersama” tutupnya.
Turut hadir dalam rapat Asisten Ekbang Leonard S. Ampung, serta Kepala Perangkat Daerah terkait. (red)
