PALANGKA RAYA, JurnalBorneo.co.id – Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo menghadiri Launching Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Acara ini digelar secara virtual dari Ruang Rapat Wakil Gubernur Kalteng, Kamis (3/2/2022).
Kegiatan secara luring dan daring ini disiarkan langsung dari Gedung Heritage, Kantor Kemenko PMK RI.
INPRES Nomor 1 Tahun 2022 diluncurkan secara resmi oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Prof. Muhadjir Effendy. Turut hadir Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono, Pimpinan Komisi IX DPR-RI Emanuel Melkiades Laka Lena, Plt. Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro, Deputi Seskab Bidang PMK Yuli Harsono, Direktur Utama Dan Ketua Dewan Pengawas BPJS berserta Jajaran, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional Dan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dilingkungan Kemenko PMK, Jajaran Kementerian Lembaga Gubernur/Bupati/ dan Walikota Serta Senior Leaders Kepala Cabang Bpjs Kesehatan se – Indonesia.
Peresmian Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) secara simbolis oleh Menko PMK Prof. Muhadjir Effendy
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dalam laporannya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Menko PMK dan jajaran Kemenko PMK serta Sekretaris Kabinet dan jajarannya yang telah menginisiasi serta mengawal proses penyusunan Inpres Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN.
Inpres Nomor 1 Tahun 2022 sesungguhnya menunjukkan bahwa program JKN atau Indonesia Sehat adalah program strategis Pemerintah yang memiliki dampak besar bagi masyarakat sehingga keberlangsungannya memiliki keterlibatan para pemangku kepentingan baik di tingkat Nasional maupun Daerah. Keterlibatan para pemangku kepentingan diharapkan dapat menjaga ekosistem penyelenggaraan Program JKN KIS yang sehat dan ideal bagi seluruh rakyat indonesia.
“Terkait dengan terbitnya Inpres Nomor 1 tahun 2022 kami telah menyampaikan sosialisasi pada tanggal 26 januari 2022, sehingga diharapkan implementasi Inpres tersebut dapat dilaksanakan dengan baik oleh seluruh jajaran di BPJS Kesehatan dan kerjasama yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan” tutur Ali Gufron.
Ali Gufron juga menyampaikan pada tahun 2021 cakupan kepesertaan program JKN telah mencapai 235,7 juta jiwa dengan indeks kepuasan di atas 80%. Dari sisi kolektibilitas iuran sampai dengan 31 desember 2021 penerimaan iuran telah tercapai 139,55 T.
Sementara, dari sisi peningkatan akses pelayanan kesehatan terdapat 23.430 Fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) yang bekerja sama dan 2.810 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
“Target yang telah kami capai di tahun 2021 tentu akan semakin meningkat. Harapan kami pada Tahun 2022 yaitu target cakupan kepesertaan bisa menjadi 244,9 juta jiwa dengan indeks kepuasan di atas 80%”, imbuhnya.
Lebih lanjut disampaikan, untuk kolektibilitas iuran pada tahun 2022 di targetkan tercapai penerimaan iuran sebesar 152,27 T, sedangkan dari sisi peningkatan akses pelayanan kesehatan target jumlah faskes bisa 23.608 FKTP dan lebih dari 3000 untuk RS atau FRTL.
“Kami menyadari bahwa program JKN KIS telah mencapai ekosistem yang besar melibatkan berbagai pihak sehingga upaya optimalisasi penyelenggaraan program JKN selain kami lakukan sendiri sebagai wujud tanggung jawab kami sebagai penyelenggara program JKN, perlu juga tentunya dilakukan kolaborasi, sinergi dan dukungan dari seluruh stakeholder baik di tingkat Kementerian/Lembaga/Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota”, pungkasnya.
Sementara itu, Wagub Kalteng H. Edy Pratowo saat ditemui MMC, usai mengikuti acara mengatakan akan mengevaluasi sejauh mana kontribusi BPJS di Kalteng dalam mengimplementasikan program JKN yang tertuang di Impres nomor 1 Tahun 2022 tersebut.
“Tentunya didalam impres nomor 1 Tahun 2022 itu nanti kita akan melihat sampai sejauh mana kontribusi dalam rangka pelayanan itu, disanakan telah diatur sistem pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh pusat provinsi dan kabupaten kota itu seperti apa”, tandasnya.
Wagub didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Kalteng Katma F. Dirun, Direktur RSUD dr. Doris Sylvanus Yayu Indriaty dan Kepala Dinas Kesehatan Prov. Kalteng Suyuti Syamsul. (Red)
