Palangka Raya, jurnalborneo.co.id – Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng, H. Edy Pratowo menghadiri Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 oleh Presiden Republik Indonesia secara virtual, dari ruang Rapat Bajakah Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (29/11/2023).
Wagub Kalteng Edy Pratowo dalam wawancaranya mengatakan, pada hari ini Presiden RI Joko Widodo menyerahkan secara simbolis DIPA kepada Pemerintah Daerah secara digital.
“Total untuk Kalimantan Tengah pada tahun ini sebesar 23 triliun lebih, setelah ini tahapan kita adalah menjadwalkan dengan DJP untuk penyerahan DIPA ini lagi kepada jajaran di Provinsi Kalimantan Tengah,” kata Edy.
“Sesuai arahan pak Presiden tadi, mudah-mudahan kita bisa mempercepat proses pembangunan di Kalteng, dengan mensinergikan program-program pembangunan pusat. Hal ini dilakukan untuk mendukung program strategis nasional atau usaha-usaha lainnya, serta hilirisasi, dan itu harus disambung lagi dari provinsi ke kabupaten/kota,” tuturnya.
Sementara itu Presiden RI Joko Widodo dalam arahannya mengingatkan, agar penggunaan anggaran yang telah diberikan tersebut dapat dilakukan secara disiplin, teliti dan tepat sasaran, dengan mengedepankan transpraransi dan akuntabilitas, serta tidak membuka sedikitpun celah untuk penyalahgunaan anggaran khususnya berkaitan dengan korupsi, dan eksekusi kegiatan sesegera mungkin.
“Saya minta, agar Januari kegiatan segera dimulai dan realisasikan secepat-cepatnya. Eksekusi sesegera mungkin dan lakukan belanja pada awal tahun, serta siapkan antisipasi ketidakpastian,” ucap Presiden.
“Khususnya untuk pemerintah daerah supaya perkuat sinergi dan harmonisasi dengan kebijakan pemerintah pusat, agar pembangunan lebih selaras, dan manfaatkan dana transfer daerah untuk perbaikan pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan dan kembangkan alternatif-alternatif inovasi pembiayaan,” imbuhnya.
Pada kesempatan yang sama Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan, bahwa di penghujung tahun 2023 ini APBN merupakan instrumen yang terus diandalkan dalam menghadapi berbagai gejolak, dari mulai Pandemi COVID-19, terjadinya kenaikan harga-harga energi dan pangan, APBN juga menjadi instrumen yang sangat penting untuk memulihkan ekonomi dan memulihkan masyarakat kita.
Dijelaskan pula bahwa tahun 2024 adalah tahun terakhir dari kabinet Indonesia Maju, APBN akan terus mendukung transformasi ekonomi yang insklusif dan berkelanjutan, menuju Indonesia Maju dengan terus membangun pondasi kualitas SDM, membangun infrastruktur dan mendukung reformasi lainnya.
“Selain itu APBN juga mendukung ketahanan dan keamanan RI, terus menjaga stabilitas sosial ekonomi dan mendukung program-program prioritas nasional,” jelas Sri.
Ia juga menyebutkan bahwa Pemerintah dan DPR sepakat bahwa belanja negara tahun 2024 mencapai Rp.3.325,1 triliun, artinya tumbuh 8,6% dibandingkan APBN tahun 2023. Belanja negara tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp.2.467,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp.857,6 triliun.
Selanjutnya dilaporkan pula bahwa penyerahan DIPA tahun ini, untuk tahun 2024 dilakukan melalui proses digitalisasi, sejak dari perencanaan penganggaran sampai proses penandatangan DIPA yang dilakukan secara elektronik.
Turut hadir secara virtual Sekda Prov. Kalteng Nuryakin, Sahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Herson B. Aden, dan Kepala Kantor Wilayah DJP Prov. Kalteng Hari Utomo. (red/mmc)
