Palangka Raya-jurnalborneo.co.id
Badan Kesbangpol Prov. Kalteng bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik Prov. Kalteng menggelar kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kalimantan Tengah, bertempat di Aula Badan Kesbangpol Prov. Kalteng, Rabu (20/3/2024).
Peserta yang mengikuti kegiatan ini berasal dari TNI, Polri, Perangkat Daerah Prov. Kalteng, Pengurus Partai Politik, Pengurus Organisasi Kemasyarakatan, Akademisi, serta Insan Pers.
Kepala Badan Kesbangpol Prov. Kalteng yang diwakili oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Mulyo Suharto menyampaikan bahwa Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah alat ukur kuantitatif yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana perkembangan dan penerapan demokrasi di Provinsi.
“Manfaat akademis IDI dapat menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di setiap Provinsi di Indonesia. Bagi pembangunan politik pada tingkat provinsi, data Indeks Demokrasi Indonesia mampu menunjukkan aspek, variabel, maupun indikator yang berkembang atau tidak di suatu Provinsi, sehingga dapat diketahui hal-hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan perkembangan demokrasi di Provinsi,” ujarnya.
“Dengan adanya kegiatan FGD ini akan dapat diperoleh informasi secara langsung, konfirmasi berita/dokumen dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan untuk menganalisa, menggali informasi sehingga diperoleh data atau informasi yang aktual dan dapat dipertanggungjawabkan untuk data penilaian IDI di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023,” imbuhnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pusat Statistik Prov. Kalteng yang diwakili oleh Kepala Bagian Tata Usaha Maria Wahyu Utami menjelaskan bahwa kegiatan FGD IDI ini merupakan lanjutan dari rangkaian kegiatan Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia, yang dimulai dengan pengumpulan data dari hasil review surat kabar, review dokumen, dilanjutkan workshop fasilitator, dan pengolahan data.
“Kami dari Badan Pusat Statistik Prov. Kalteng selalu berkomitmen untuk mendukung penuh penyelenggaraan Forum Group Discussion (FGD) Indeks Demokrasi Indonesia, sehingga nantinya penilaian Indeks Demokrasi Indonesia di Provinsi Kalimantan Tengah untuk tahun 2023 dapat dilaksanakan dan mendapatkan hasil yang lebih baik dari sebelumnya,” pungkasnya.
Sebagai informasi, peserta FGD diberikan penjelasan umum mengenai bagaimana proses penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian hasil review surat kabar dan dokumen yang telah dilakukan oleh tim enumerator dari BPS, untuk kemudian diinput koreksi maupun tambahan informasi/data dari seluruh peserta. Sehingga dengan demikian data yang dihasilkan diharapkan sudah dievaluasi dan dikonfirmasi kepada seluruh peserta FGD.
Turut hadir dalam kegiatan ini antara lain Sekretaris Badan Kesbangpol Prov. Kalteng Fajar Sriningsih, Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Ormas Nova Vera Lina, Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Poldagri Cenarung beserta jajaran Badan Kesbangpol Prov. Kalteng dan Badan Pusat Statistik Prov. Kalteng.(red)
