PALANGKA RAYA, JurnalBorneo.co.id – Penjabat Sekretaris (Pj. Sekda) Nuryakin diwakili Asisten Pemerintahan dan Kejahteraan Rakyat, Katma F. Dirun, hadir sebagai narasumber di sela acara Rapat Pimpinan Evaluasi Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2021 dan Rencana Aksi Tahun 2022. Acara yang diselenggarakan oleh Kanwil Kementerian ATR/BPN Provinsi Kalimantan Tengah ini digelar di Balroom Hotel Aquarius, Rabu (19/1/2021).
Adapun materi yang disampaikan Katma F. Dirun bertema “Dukungan Pemerintah Provinsi Kalteng Terhadap Reforma Agraria”.
Dalam paparannya, Katma F. Dirun menerangkan latar belakang performa agraria, pada dasarnya ingin mewujudkan perdamaian sosial yang dibangun secara demokratis.
Sementara itu persoalan konflik agraria, salah satunya disebabkan oleh rasa apriori terhadap pemerintah. Untuk itu diperlukan strategi membangun hubungan sosial, hubungan yang humanis dan membangun hubungan emosional antara pemerintah dan masyarakat.
“Membangun hubungan berdasarkan informal authority, bukan sekedar pemerintah dengan pemerintah tapi masyarakat dan masyarakat karena pemerintah adalah bagian masyarakat yang ditugaskan di eksekutif,” terang Katma seraya mengajak semua pihak bersama-sama bergandengan tangan dengan masyarakat mewujudkan reforma agraria yangberhasil baik.
Terkait konflik agraria antara masyarakat adat dan pengusaha atau antarmasyarakat, hal ini menuntut peran pemerintah memberikan perhatian serius dan keberpihakan dengan masyarakat.
“Tanpa kita menjadi mereka kita tidak akan pernah tahu apa yang dirasakan masyarakat,” jelasnya.
Disadari bahwa keberadaan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan keadaan yang serba tidak pasti, ditambah suhu politis menambah kompleks persoalan.
“Pendekatan informal kita jalankan seiring dengan political act, mengubah lawan menjadi kawan dan meyakinkan masyarakat yang menaruh harapan hanya kepada pemerintah,” ujarnya.
Untuk itu diharapkan semua stakeholder bergandengan tangan, bersinergi antara Pemprov/Kabupaten/Kota, BPN Provinsi/Kab/Kota mensukseskan reforma agraria dan terus libatkan semua stakeholder di tengah masyarakat guna memulai membangun hubungan emosional antara pemerintah dan masyarakat termasuk masyarakat adat.
Paparan dilanjutkan dengan diskusi. Hadir dalam diskusi antara lain Kepala Kanwil Kementerian ATR/BPN Provinsi Kalteng, dan diikuti oleh sejumlah Kepala Badan Pertanahan se-Kalteng. Sementara itu hadir mendampingi Asisten, Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Hubungan Kerjasama Setda Prov. Kalteng, Ahmad Husain. (ba/red)
