BANJARMASIN, JurnalBorneo.co.id – Staf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman Kemenko Polhukam RI Laksamana Muda (Laksda) TNI Yusuf mewakili Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud M.D., membuka rapat Evaluasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2020 di Neptunus Ballroom Lantai III, Golden Tulip Galaxy Hotel, Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Kamis (12/11/2020).
Menko Polhukam melalui Laksda TNI Yusuf mengutarakan bahwa penyelenggaraan rapat evaluasi tersebut adalah dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020, di mana Kemenko Polhukam salah satunya ditugaskan untuk melaksanakan evaluasi terhadap segala upaya penanggulangan karhutla yang dilakukan oleh Kementerian, Lembaga, dan daerah.
“Evaluasi ini penting untuk memperoleh informasi, saran, serta inovasi, untuk perbaikan penanggulangan karhutla ke depan, agar menjadi lebih baik dan efektif, efisien, dan dapat dilakukan secara baik, terutama dalam pencegahan terjadinya bencana karhutla, sebagai wujud dari kehadiran negara,” jelas Laksda TNI Yusuf.
Sementara itu, dalam sesi wawancara di sela-sela rapat, Plt. Gubernur Habib Ismail mengungkapkan bahwa penanganan karhutla di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2020 ini dipandang berhasil. Plt. Gubernur pun menyatakan bahwa keberhasilan tersebut tidak lepas dari dukungan seluruh stakeholders, baik pemerintah, TNI/Polri, dan seluruh elemen masyarakat. Selain itu, Plt. Gubernur juga tidak memungkiri faktor cuaca juga turut andil.
“Jadi, penanganan karhutla di Kalimantan Tengah saya anggap sudah berhasil, sesuai prosedur-prosedur yang ada, dan juga kerja sama dari segala pihak, tentunya menjadikan itu semua bisa berjalan bagus. Dan, satu hal lagi, musim berpihak pada kita, sering hujan,” ungkap Plt. Gubernur Kalteng Habib Ismail.
Plt. Gubernur mengutarakan keberhasilan tersebut juga berkat kesadaran masyarakat Kalimantan Tengah sudah mulai bagus. Dan juga berkat peran serta dari pihak-pihak terkait, khususnya TNI/Polri dan juga bekerja sama dengan Pemerintah untuk membuat terobosan-terobosan baru dalam penanganan pencegahan karhutla sejak dini. Pencegahan itu kita kemarin bikin parit-parit di kanal dan juga sumur bor serta peran serta Masyarakat Peduli Api.
Dijelaskan oleh Plt. Gubernur, kasus karhutla di Kalteng pada tahun ini sangat jauh berkurang, dan bahkan Status Siaga Karhutla di Provinsi Kalimantan Tengah juga telah dicabut. “Di Provinsi Kalteng menurun sangat drastis, apalagi kalau dibandingkan 2015 ya, yang paling parah itu (atau) tahun kemarin. Kalau Hotspot (titik api) tetap ada, karena ada yang sedikit membakar lahan, tapi tidak meluas. Bulan kemarin Siaga Karhutlanya sudah kita cabut,” beber Plt. Gubernur Kalteng.
Rapat Evaluasi Karhutla tersebut diikuti oleh sejumlah Kementerian dan Lembaga Pusat terkait, serta 11 Provinsi, yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Riau, Jambi, Jawa Barat, dan Papua. Turut mendampingi Plt. Gubernur Kalteng dalam rapat tersebut, Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPB-PK) Prov. Kalteng Darliansjah. (biro adpim/fer)
