KUALA PEMBUANG, Jurnalborneo.co.id – Jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seruyan meminta kepada pemerintah daerah setempat agar bisa segera menyelesaikan masalah dualisme kepengurusan yang ada di Koperasi Citra Hanau.
“Kebetulan yang memimpin Rapat Anggota Tahunan (RAT) kemarin itu kami. Jadi saya ditunjuk oleh anggota koperasi untuk memimpin,” kata Anggota DPRD Seruyan Arahman, Rabu (30/03/2022).
Hal ini dikarenakan koperasi tersebut dalam kurun waktu enam ampai tujuh tahun belakangan masih belum melaksanakan RAT. Maka secara Anggaran Dasar (AD) yang memimpin rapat tersebut adalah anggota, bukan ketua. “Karena ketua koperasi sudah berakhir masa jabatannya,” jelasnya.
Sehingga pada saat itu yakni tanggal 26 Desember 2021 pihaknya melaksanakan RAT dengan agenda penyampaian pertanggungjawaban dan pemilihan pengurus baru.
“Jadi saat itu kuorum sudah tercapai dan pengurus barupun sudah terpilih secara demokrasi. Tetapi saat itu saya tidak begitu memahami, ternyata ada pengurus baru juga yang muncul dengan membagikan selebaran tanda tangan ke anggota dari rumah ke rumah,” katanya.
Menurutnya, pada saat itu sebagian anggota juga tidak memahami mengenai selebaran yang minta ditandatangani itu adalah untuk meminta pergantian atau penunjukan pengurus, sehingga mereka sebagian besar menandatangani selebaran tersebut. Kemudian pada tanggal 27 Desember 2021 nama-nama mereka sudah keluar di Dirjen Administrasi Hukum Negara.
“Jadi terdaftar di sana, jadi saya juga bingung bagaimana mereka membuat akta notarisnya. Lalu di dalamnya juga kemungkinan ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan. Karena saya lihat dari duplikat notaris itu diadakan RAT di bawah tangan. Sedangkan dalam AD Koperasi itukan sudah jelas bahwa RAT itu harus dilaksanakan secara resmi,” imbuhnya.
Oleh sebab itulah, sampai dengan saat ini masih terjadi dualisme kepengurusan pada koperasi tersebut. “Maka dari itu, kami minta kepada Diskoperindag yang membina koperasi di Seruyan ini untuk melakukan mediasi agar masalah ini bisa selesai,” tukasnya.AH
