KUALA PEMBUANG, Jurnalborneo.co.id-Jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seruyan menyebutkan jika dinamika dalam sebuah rapat pembahasan yang berlangsung antara eksekutif dan legislatif adalah suatu hal yang biasa terjadi.
“Kalau kita ada berbeda persepsi, misal pemerintah daerah maunya seperti ini, sedangkan kawan-kawan di DPRD maunya seperti itu. Itu namanya dinamika, dan itu adalah hal yang wajar dalam sebuah rapat pembahasan,” kata Ketua DPRD Seruyan Zuli Eko Prasetyo, Minggu 28 Agustus 2022.
Dijelaskannya, semua yang dikemukakan baik itu oleh pemerintah daerah maupun jajaran DPRD Seruyan tidak lain dan tidak bukan adalah demi kepentingan masyarakat itu sendiri.
Seperti halnya dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Seruyan tahun anggaran 2023 yang telah berlangsung beberapa waktu lalu.
Malahan menurutnya, saran dan masukan dari berbagai pihak yang ada memang sangat diperlukan demi kesempurnaan. Sehingga, output yang dikeluarkan dari kebijakan itu nantinya dapat memberikan manfaat bagi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Namanya juga rapat pembahasan antara eksekutif dan legislatif, itukan kita mengeluarkan semua pemikiran demi kesempurnaan apa yang kita bahas. Agar hasil yang diperoleh nanti betul-betul maksimal dan dirasakan manfaatkan oleh masyarakat,” pungkasnya.Mat
