NANGA BULIK, JurnalBorneo.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamandau terus berupaya mewujudkan program penanganan dan pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan sosial masyarakat.
Dalam implementasinya, empat OPD yakni Dinas Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan (Distakan) serta Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) Kabupaten Lamandau meneken (menyepakati) kerjasama program Keluarga Berdaya Mandiri atau GAYARI.
Mewakili Bupati Lamandau Hendra Lesmana, Sekretaris Daerah (Sekda) Muhamad Irwansyah menyaksikan secara langsung kegiatan penandatanganan kesepakatan atau MoU oleh empat OPD tersebut di Aula Setda Kabupaten Lamandau, Rabu (25/5/2022).
“Salah satu program dalam upaya penanganan kemiskinan adalah melalui kegiatan pemberdayaan sosial yang partisipatif dan berorientasi pada kemandirian,” ungkap Muhamad Irwansyah saat membacakan sambutan Bupati Lamandau.
Menurut dia, agar tujuan dan keberhasilan program dapat dicapai, maka perlu dilaksanakan secara kolaboratif dan terintegrasi dari seluruh perangkat daerah yang memiliki kegiatan yang dapat dilaksanakan secara bersama-sama.
Hal ini, kata dia, sesuai dengan arahan pemerintah pusat dimana saat ini dunia menjadi serba hybrid, serba kolaboratif. Tidak boleh lagi ada ego, baik sektoral, primordial (kedaerahan) dan keilmuan.
Ia mengajak kepada seluruh perangkat daerah, agar mencermati kegiatan masing-masing dan mempelajari bagaimana kemudian kegiatan tersebut dapat dikolaborasikan dengan kegiatan pada perangkat daerah lainnya sehingga dapat saling bersinergi.
“Semua harus memperhatikan efektifitas dan efesiensi pendanaan. Perlu komitmen dan konsistensi dari berbagai stakeholder agar pengentasan kemiskinan di Kabupaten Lamandau berjalan maksimal,” tandasnya. (red)
