Muara Teweh, Jurnalborneo.co.id – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD Barito Utara dalam pendapat akhir raksi pendukung dewan terhadap raperda APBD Perubahan APBD 2023 melalui pendapat akhirnya meminta pemerintah daerah mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).
Pemerintah daerah diminta agar pemerintah secara ketat melakukan pengawasan agar bisa menekan tingkat kebocoran dalam mata rantai pemungutan.
“Disamping itu secara periodik melakukan diagnosa komprehensif terhadap kondisi kesehatan BUMD (PDAM dan Perusda Batara Membangun) agar diharapkan dapat mendongkrak PAD,” kata juru bicara Fraksi PKB Suhendra di Muara Teweh, Selasa .
Menurut dia, pemerintah daerah dalam belanja daerah, kiranya perlu dilakukan langkah efektivitas belanja operasi dan disamping itu harus selektif dalam melakukan belanja modal, agar bermodalkan pada prinsip efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat.
Untuk belanja hibah, fraksi PKB meminta agar daftar penerima hibah betul-betul selektif dan diprioritaskan untuk yang mampu memberikan manfaat berupa penguatan terhadap perekonomian masyarakat di daerah ini.
Mengingat sisa waktu tahun anggaran 2023 tinggal beberapa bulan lagi, maka fraksi PKB mengingatkan kembali agar perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di masing-masing OPD dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang tersisa agar bisa dinikmati manfaatnya oleh masyarakat di daerah ini dan jangan menjadi Silpa.
“Dengan mengucapkan Bismilahirahmanirahim dan berharap ridho Allah SWT, Fraksi PKB dapat menerima raperda tentang APBD-P 2023 disahkan menjadi perda,” ujarnya. Fauzi
