Palangka Raya, Jurnalborneo.co.id — Gubernur Kalimantan Tengah telah memberikan arahan kepada seluruh kepala satuan pendidikan di semua jenjang se-Kalimantan Tengah terkait pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2020/2021.
Gubernur meminta agar pelaksanaan PPDB harus memperhatikan 4 (empat) jalur penerimaan, yaitu jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur pindah tugas orang tua, dan jalur prestasi.
Pelaksanaan PPDB tahun 2020 juga dihimbau agar diupayakan secara online, karena mengingat kesehatan siswa, guru, dan seluruh warga sekolah menjadi pertimbangan utama. Apabila dilaksanakan secara offline maka pihak sekolah harus mengatur waktu antrian datang ke sekolah agar tidak terjadi penumpukan jumlah orang.
Berkaitan dengan hal tersebut, Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Tengah melalui Kepala Perwakilan, R. Biroum Bernardianto menyampaikan pelaksanaan PPDB tahun ini haruslah objektif, transparan, adil, dan non-diskriminatif.
Selain itu Biroum juga menyampaikan bahwa Ombudsman akan terus melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan PPDB Tahun 2020 di Kalimantan Tengah.
Apabila terdapat masyarakat yang memiliki keluhan terkait pelaksanaan PPDB, Ombudsman membuka ruang untuk menerima konsultasi dan pengaduan.
“Kami tentunya akan terus berupaya untuk mengawasi pelaksanaan PPDB tahun ini di Kalimantan Tengah, dan apabila ada masyarakat yang merasa memiliki keluhan terhadap pelaksanaan PPDB maka dapat menyampaikan pengaduan kepada Ombudsman,” tutur Biroum, Selasa (5/5).
Adapun beberapa kanal yang disediakan Ombudsman Kalimantan Tengah untuk berkonsultasi ataupun menyampaikan pengaduan adalah melalui Telepon, SMS, dan WhatsApp di call center Ombudsman Kalimantan Tengah yaitu 0811-149-3737 atau dapat melalui surat ke alamat kantor Ombudsman Kalimantan Tengah Jl. Haji Ikap No. 30 Palangka Raya. (red)
